MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH – Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (LEMKASPA) meminta Presiden Jokowi Dodo untuk mengakomodir tokoh-tokoh Aceh dalam pembangunan Nasional untuk lima tahun kedepan ini.
Kajian yang dilakukan oleh lembaga LEMKASPA, menyimpulkan beberapa poin terkait keikutsertakan tokoh Aceh dalam ranah pembangunan Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi Dodo-Makruf Amin.
Dalam Release Pers yang di kirim ke media ini, Selasa (29/10), Direktur Lemkaspa Samsul Bahri M.Si, menjelaskan, Aceh merupakan daerah modal sejak awal kemerdekaan RI, dan penyumbang terbesar devisa Negara pada sektor Migas. Inilah yang menjadi barometer kita mendorong figur-figur Aceh dilibatkan secara penuh dalam ranah kabinet Presiden Jokowi.
Dalam dunia politik demokrasi, tokoh Aceh sangat berperan dalam kemenangan Pak Jokowi pada tahun lalu, artinya Aceh memiliki peran dalam setiap kebijakan Nasional. Jadi jangan dilihat suara kalah atau menang dalam politik Pilpres kemarin, namanya juga politik sifatnya sangat dinamis kata Ketua Lemkaspa, terang Samsul.
Banyak tokoh Aceh yang layak yang bisa ikut membangun Indonesia membantu Presiden dalam kabinet Menteri dan Wakil Menteri, Wantimpres, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Duta Besar hingga Staf Khsusus Presiden, ujarnya.
“Jangan sampai Presiden dan Wapres dan para pejabat tinggi Negara RI ini baru membutuh tokoh-tokoh Kharismatik Aceh dalam merangkul Rakyat Aceh manakala konflik berkecamuk” jelas Samsul. Janganlah Aceh seperti dibatasi kuota untuk terlibat langsung dalam pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi.
Ketua Lamkaspa mengatakan, kalau dibatasi satu atau dua orang saja karena melihat lahir di Aceh maka itu peran Aceh dalam membangun Indonesia sama dengan tidak berimbang dengan pengorbanan Rakyat Aceh ikut memerdekakan Negara Republik Indonesia.
Aceh rela memberikan kekayaan alamnya demi Negara dan selalu akhirnya mau berdamai di saat saat konflik. Ditambah lagi tidak sedikit orang Aceh yang terlibat dalam kancah Nasional, sekarang tinggal peluang untuk dilibatkan atau dibiarkan Aceh berada diluar lingkaran sistem Pemerintah, kata Samsul.
Lebih lanjut kata Ketua Lemkaspa Samsul Bahri M.Si, “Berikan kesempatan kepada mereka tokoh-tokoh Aceh untuk berkontribusi membangun Indonesia, dari pada kemampuan mereka berpotensi dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain” Selain itu kata Samsul dorongan dari beberapa tokoh dan Partai Nasional untuk penambahan wakil menteri dan wakil kepala badan juga memungkinkan.
Sebab beberapa kementerian yang memiliki anggaran dan beban sangat besar butuh wakil-wakil menteri yang mampu, apalagi jika menterinya belum berpengalaman sama sekali dalam dunia pemerintahan, dan penyusunan anggaran pembangunan, terang Samsul.
Demikian pula beberapa badan harus ditempatkan wakilnya karena tugas yang sangat kompleks dan variatif seperti BNPB, BNPT dan BNN. Bisa jadi di badan-badan tersebut kepalanya militer atau polisi tapi wakilnya bisa dari sipil atau sebaliknya. Itu termasuk badan yang paling banyak kegiatan dan tidak mungkin membawa hasil maksimum dengan di pimpin satu kepala tapi harus dibantu oleh wakil untuk memaksimalkan kinerja para perangkat Negera, demikian harap Samsul. (HS)
