ACEH UTARA,MERDEKABICARA.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan rancangan qanun (peraturan daerah) tentang penggunaan alat tangkap guna mencegah aksi penangkapan ikan secara ilegal. Aksi ilegal fishing yang kerap terjadi di perairan Aceh Utara dilakukan oleh kapal berbendera asing serta kapal laut yang berada di luar daerah serta pengusaha perikanan setempat.
Sementara itu, Plt. Bupati Aceh Utara, Muhammad Jamil mengatakan, qanun alat tangkap telah disetujui dewan, melalui proses yang panjang, mulai dari rapat konsultasi antara eksekutif dan legeslatif, hingga sampai pada kementerian dalam negeri.
Anggota DPRK Aceh Utara, M.Sani Ishak dari Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara dalam rapat juga menyebutkan, pelakunya bukan saja kapal berbendera asing tapi ada juga dari daerah, rancangan qanun ini dibuat karena maraknya illegal fishing. Menurutnya, alat tangkap yang digunakan telah merusak lingkungan perairan, tetapi para pelaku juga menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, untuk itu penggunaan alat tangkap harus diatur, supaya tidak berdampak negatif pada perairan dan pengguna sumber daya perikanan serta lingkungannya,” terang M.Sani.
“Kepada pengusaha lokal dan para nelayan, jangan lagi melakukan illegal fishing. “dengan menggunakan alat tangkap destruktif (merusak),” tambahnya.
Dalam rapat ke 12 masa persidangan III itu, DPRK Aceh Utara juga menetapkan dua qanun lainnya. Yaitu, Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara dan Qanun Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dalam rapatnya, Fraksi Partai Aceh menilai, alat pemadam kebakaran juga perlu dilakukan pemeriksaan. “Sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan pemeriksaan. diberikan pemerintah daerah, maka ditarik retribusi,” tambah Ketua Fraksi PA, Muhammad Nasir pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H.Abdul Mutaleb, S.Sos.
PENULIS : ARIF
EDITOR : ARZAK
