MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA – Ratusan warga Gampong Keude Geudong Kecamatan Samudera meminta aparatur desa setempat untuk transparan terkait data penerima bantuan sosial untuk korban banjir tahun 2025 diperjelas sehingga para korban yang berhak menerima bantuan sosial tersebut tidak tumpang tindih dan disampaikan ke publik, Minggu 27 September 2026.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan dan hanya disebut berinisial L mengatakan, hasil temuan dilapang terdapat warga yang disebut tidak terdampak banjir, namun justru menerima bantuan. Bahkan, dalam satu rumah yang dihuni tiga kepala keluarga (KK), seluruhnya tercatat sebagai penerima bantuan korban banjir.
Di sisi lain, warga yang rumahnya mengalami dampak cukup parah justru disebut belum menerima bantuan.
“Yang benar-benar terkena banjir hingga endapan lumpur dalam rumah 20 centimeter, itu malah belum mendapatkan apa-apa karena datanya masih dalam proses pendataan susulan,” kata L, Sabtu, 26 September 2026.Kata L penjelasan yang disampaikan oleh Geuchik M.Yusuf di media elektronik itu tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan karena saat ini masyarakat sendiri sudah mengupayakan untuk mencari data sendiri ke kantor pemerintah dan kami menemukan sejumlah kejanggalan dilapangan terutama terkait data penerima ini harus jelas dan jangan menyampaikan informasi bohong karena kami sudah bekerja sendiri apa yang disampaikan geuchik itu sedang kami kerjakan,”ujarnya
Lanjut L , persoalan pendataan tersebut diketahui warga setelah mereka berupaya mencari dan memeriksa data secara mandiri. Berdasarkan pengakuan keuchik, data penerima bantuan tidak tersedia di tingkat gampong, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun file.
“Data ini pun kami dapatkan secara mandiri. Karena data menurut pengakuan keuchik, tidak ada di gampong (desa), baik dalam bentuk fisik ataupun berupa file. Seandainya tidak kami mencari sendiri, maka data tersebut tidak akan ketahuan,.Dan jika ini tidak segera ada penyelesaian kami kususnya warga korban banjir yang belum ada menerima bantuan bansos tersebut akan menempuh jalur hukum sec3patnya” ujarnya.
Selain persoalan penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai kondisi di lapangan, L juga mengungkapkan adanya warga yang namanya tercantum dalam surat keputusan (SK), tetapi tidak menerima undangan untuk pengambilan bantuan isi hunian rumah maupun jadup yang telah dicairkan.
“Sungguh ironis sekali,” katanya.
L menyebut, terdapat dugaan penerima bantuan yang memperoleh bantuan lebih dari satu kali atau dobel.
“Bahkan yang mendapat bantuan dana orang yang sama dan dobel. Maka ini muncul protes dari masyarakat yang belum mendapatkan sama sekali,” ucapnya.
Lanjut L, warga berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan korban banjir dapat dilakukan secara transparan, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang terdampak. Juga meminta pihak terkait melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Kami bersama masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial korban banjir sudah mengusulkan sendiri data itu kepemerintahan aceh utara.dan adapun data usulan yang dinaikan oleh geuchik ada dugaan kami datanya adalah data korban penerima yang sudah mendapatkan bantuannya,”ucapnya
Sementara itu geuchik Keude Geudong Samudera saat dihubungi media ini, Muhammad Yusuf menjelaskan, dari total 312 kepala keluarga (KK) yang terdata sebagai penerima bantuan di Desa Keude Geudong, terdapat 105 KK yang masuk dalam kategori data “gantung”.
“Dari 312 KK, ada 105 KK gantung. KK gantung sebagian sudah terima bantuan dan sebagian lagi belum menerima. Di situlah persoalan terjadi, dan ini yang masih kita proses,” kata Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi, Minggu (27/09/2025). {}
