Merdekabicara.com | Di ujung Indonesia bagian timur, sebuah pabrik blue ammonia akan dibangun. Lokasinya di pulau Yamdena, Maluku. Pabrik ini akan mengandalkan pasokan gas dari di Blok Masela, Laut Arafura.
Blok migas itu dikelola Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) asal Jepang, Malaysia dan Indonesia. PT INPEX Masela Ltd., memiliki porsi 65 persen, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Masela memiliki 20 persen, sementara Petronas Masela Sdn. Bhd. menguasai 15 persen saham.
Blok itulah yang harapkan akan menyediakan bahan baku untuk pabrik blue ammonia tersebut.
Dilaporkan, PT Pupuk Indonesia (Persero) sudah menandatangani perjanjian Head of Agreement (HoA) dengan KKKS di blok yang berada dalam wilayah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua Maluku.
Diujung paling barat Indonesia, pabrik metanol dan pabrik green ammonia juga akan di bangun. Lokasinya, di kawasan ekonomi khusus ( KEK) Arun, di Lhokseumawe, Aceh.
Untuk kebutuhan bahan baku kedua pabrik itu, Pupuk Indonesia dan KKKS pengelola blok sudah membuat kesepakatan kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU), yaitu penjajakan pemanfaatan gas dari blok Andaman.
Disebutkan, Penandatanganan dua dokumen kesepakatan awal dilakukan disela sela acara Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025, bulan Mei yang lalu, di Tangerang.
Kebutuhan gas untuk pabrik metanol dan green ammonia di Aceh diperkirakan sebesar 115 Juta Kaki Kubik Standar per Hari (MMSCFD), sementara untuk pabrik blue ammonia dibutuhkan pasokan gas sebesar 85 MMSCFD.
Keberadaan pabrik tersebut dinilai sangat penting dalam memperkuat hilirisasi dan transisi energi rendah karbon karena metanol dan blue ammonia merupakan komoditas energi bersih yang semakin dibutuhkan dalam ekosistem energi masa depan.
SKK Migas Sumbagut.
Wilayah kerja SKK Migas Sumbagut meliputi lima provinsi di utara Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Dalam wilayah ini terdapat 34 kabupaten.
Sebanyak 38 perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) aktif dalam kegiatan hulu migas . Diantara jumlah tersebut, terdapat sejumlah KKKS yang beroperasi di blok Andaman.
Pengelola gas di Blok Andaman terdapat sejumlah pengelola, tergantung wilayahnya.
Blok Central Andaman, dikelola bersama oleh konsorsium yang terdiri dari Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy.
Blok Andaman I, dikelola oleh Mubadala Energy dan Premier Oil/Harbour Energy
Blok Andaman II, dikelola oleh Premier Oil/Harbour Energy, Mubadala Energy dan BP.
Sementara blok Andaman III, sebelumnya dikelola oleh Repsol dan Petronas (49%), namun Repsol telah mengembalikannya ke negara.
Bahan baku untuk pabrik methanol dan green ammonia, di Lhokseumawe nanti, diharapkan berasal dari aliran blok migas tersebut
Hasil dari Blok migas tersebut jugalah, sejumlah rencana hilirasi energi lain dibuat. Diharapkan, produksi gas di blok itu juga akan disambungkan dengan pipa gas Sumatra-Jawa.
Tantangan SKK Migas
Untuk mencapai target produksi migas Nasional, terdaat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh SKK Migas.
Kendala pertama adalah masalah birokasi. Dalam rapat pertemuan dengan DPR RI beberapa waktu yang lalu, SKK Migas menyebutkan bahwa perizinan di bagian hulu migas panjang dan membutuhkan waktu yang lama.
Selain itu, SKK Migas juga harus menyelesaikan persoalan pada sumur lepas pantai di laut Selat Malaka, Aceh. Anjungan minyak atau Blok NSO ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Nort Offshore (PHE NSO).
Blok NSO fokus pada kegiatan eksplorasi serta pengembangan kandungan hidrokarbon di lepas pantai.
PHE NSO mulai mengelola blok itu sejak tahun 2015, setelah habis masa kontrak (terminasi) dengan KKKS sebelumnya, yaitu ExxonMobil.
Dulunya, blok ini disebut sebagai wilayah kerja (WK) Blok North Sumatera Offshore (NSO).
Blok NSO mulai berproduksi sejak tahun 1996 dan pernah mencapai puncak produksi gas sebesar 400 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Akibat dimakan usia, Blok NSO juga harus ada pembenahan dan penyusunan rencana kerja baru.”NSO merupakan proyek yang berat, karena berteknologi tinggi, membutuhkan biaya besar serta memiliki resiko yang tinggi, ” kata salah seorang staff SKK Migas Sumbagut dalam acara media gatering Takengon, baru baru ini.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyebutkan bahwa pipa pipa juga sudah ada yang bocor. ” Banyak fasilitas upstream yang bocor,’ katanya didapan Komisi XII DPRI RI.
Selain persoalan teknis, persoalan yang harus dihadapi oleh SKK Migas adalah gangguan keamanan.
Penggurasakan pipa misalnya, adalah salah satu contoh masalah yang harus diselesaikan.
Peroalan besar yang masih menjadi hambatan bagi SKK Migas adalah masalah fiskal yang diperbelakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pajak, pendapatan dan pengeluaran negara dinilai salah satu dari empat hambatan yang ada.
Sesuai dengan tugas utama, semua hambatan harus diselesaikan oleh SKK Migas sehingga akan mencapai target asta cita disektor energi pemerintah Prabowo Subianto. (*)
*vonna r
