Eks Kombatan GAM Wilayah Samudera Pase Minta Pemangku Jabatan di Aceh untuk Sejahterakan Masyarakat

MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA –Penandatangan perjanjian perdamaian pada 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki (Finlandia) merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Aceh.

Perdamaian konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan GAM kini telah memasuki usianya yang 17 tahun. Namun hingga saat ini masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Kesejahteraan masyarakat aceh masih jauh dari yang kita harapkan bersama. Hari bersejarah bagi bangsa Aceh ini pun dikhawatirkan lambat laun akan dilupakan.

Hal ini disampaikan oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari Sagoe Malikussaleh Daerah II Wilayah Samudera Pase, Misbahuddin Ilyas, yang juga bekerja sebagai staff di Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) Aceh Utara.

Dirinya juga mengatakan, damai Aceh telah memasuki usia 17 tahun lamanya, maka para pemangku kepentingan harus mampu berbenah di berbagai hal, apalagi kami KPA Samudera Pase sangat berduka atas gugurnya seorang Kombatan GAM baru – baru ini yang di terjang peluru senapan angin, dan kasus ini kita kembalikan pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas, ini juga  menjadi catatan penting bagi pemimpin GAM.

Misbahuddin Ilyas melanjutkan, ketimpangan Ekonomi para mantan mesin perang tersebut juga menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh untuk membuka peluang lapangan pekerjaan kepada para ex Kombatan di setiap kabupaten/kota seluas-luasnya.

Dirinya menambahkan, Pemerintah pusat pun jangan berjanji-janji terus menerus soal lapangan pekerjaan kepada Kombatan GAM dan rakyat Aceh pada umumnya, banyak perusahaan nasional yang beroperasi di Aceh, namun mereka lebih membawa tenaga kerja dari daerah luar Aceh untuk bekerja di Aceh.

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota di Aceh harus benar-benar menciptakan SDM yang handal untuk mengeruk SDA nya di masa hadapan,jangan lalai dengan kebohongan-kebohongan sehingga para mantan prajurit tempur terabaikan bahkan hidup di bawah rata-rata, ujar Misbahuddin Ilyas.

” Apakah ini ada unsur kesengajaan dari pemerintah atau ini kebodohan pemerintah dalam melahirkan SDM yang mumpuni demi masa depan mereka “, terangnya.

Dana Otsus Aceh per tahun cukuplah banyak, akan tetapi pemerintah lupa, yang membidangi lahirnya dana tersebut itu berkat perjuangan siapa. Dana Otsus Aceh itu tidak memihak sama sekali pada Kombatan dan korban konflik, ada apa, apakah ini unsur kesengajaan pemerintah agar para Kombatan terus hidup melarat atau berada dibawah garis kemiskinan apakah ini inisiatif dari pihak tertentu untuk meminimalisir anggaran agar tidak mengalir untuk para Kombatan, ini perlu jawaban dari Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, jelasnya.

Banyak masyarakat Aceh yang hingga kini tidak mendapat pekerjaan, tutur eks kombatan GAM dari Sagoe Malikussaleh ini.

” Menciptakan lapangan pekerjaan itu catatan penting bagi pemerintah dan perlu di garis bawahi bahwa ini sangatlah mendesak “, ujar Misbahuddin.

Aceh tidak akan maju jika jasa para pejuangnya di lupakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah Aceh serta kabupaten/kota, setidaknya yang sudah punya pekerjaan itu dipertahankan dan yang belum punya pekerjaan itu di carikan solusi demi masa depan Kombatan dan rakyat Aceh pada umumnya, pungkas Misbahuddin Ilyas. {}