MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Pemerintah terus berusaha untuk menangani penyebaran Virus Korona (Covid-19) di dalam negeri dan sekaligus melakukan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri semaksimal mungkin di antaranya memulangkan 11.838 anak buah kapal (ABK) dan 1.145 Jemaah Tablig.
“Presiden secara jelas menyampaikan mengenai pentingnya untuk memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri kemudian melindungi kesehatan WNI terhadap kemungkinan terpapar Covid-19 dan pada saat yang sama juga melindungi wilayah dan rakyat Indonesia secara lebih luas terhadap kemungkinan terpapar Covid-19 lebih jauh lagi,” kata Menlu.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, melalui konferensi video usai Rapat Terbatas, Selasa (31/3).
Pemerintah, menurut Menlu, juga memahami bahwa hampir semua negara telah melakukan pembatasan pergerakan lalu lintas orang dengan segala variasinya, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara.
”Tidak ada kebijakan yang one fits for all. Kebijakan-kebijakan ini tentunya membawa dampak terhadap keberadaan WNI di luar negeri, tadi juga sudah disampaikan oleh Menko PMK. Salah satunya menyangkut kepulangan WNI ke Indonesia dalam jumlah yang jauh lebih besar dari massa yang biasa,” imbuh Menlu.
Menurut Menlu, Pemerintah berusaha melihat dari klasternya, dua kepulangan WNI yang sangat menonjol saat ini, yaitu kepulangan WNI dari Malaysia sebagai dampak dari pemberlakuan MCO (movement control order) dan kepulangan para ABK WNI sebagai dampak pemberhentian sementara operasi kapal-kapal pesiar di mana mereka bekerja.
Di tengah berbagai pembatasan yang berlaku di masing-masing negara yang bervariasi tadi, Menlu sampaikan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terus berusaha secara maksimal memberikan bantuan bagi WNI yang terdampak dari aturan-aturan tersebut, termasuk isu terkait pemulangan WNI dari Malaysia dan juga ABK.
”Sebagaimana teman-teman ketahui, bahwa dari segi jumlah maka WNI kita yang tinggal dan bekerja di Malaysia jumlahnya sudah dapat dipastikan melebihi angka 1 juta orang, jadi jumlahnya cukup besar,” katanya.
Sementara data yang dihimpun, sambung Menlu, untuk ABK yang bekerja di kapal-kapal pesiar jumlahnya adalah sekitar 11.838 yang bekerja di 80 kapal dan dari waktu ke waktu akan terus bergerak sesuai dengan data-data yang masuk ke Kementerian Luar Negeri.
Beberapa contoh bantuan yang selama ini sudah diberikan oleh perwakilan di luar negeri, Menlu mencontohkan misalnya untuk ABK memastikan bahwa hak-hak para ABK WNI dipenuhi oleh perusahaan mereka bekerja.
”Tadi pagi misalnya, contoh yang lain, Subuh waktu di Indonesia pukul 5, berarti di Malaysia pukul jam 6, saya sudah melakukan komunikasi dengan Konjen (Konsulat Jenderal) kita di Johor Baru yang pada saat itu sudah berada di Pelabuhan Stulang Laut untuk memastikan bahwa proses teman-teman kita yang ingin pulang dapat berjalan dengan lancar,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Menlu menyebutkan bahwa tidak semua ABK pulang karena di dalam kapal-kapal pesiar tersebut ada yang disebut dengan apa yang dinamakan minimum safe manning dalam artian ada beberapa awak yang memang diperlukan tetap untuk bekerja di kapal tersebut, dan ini tentunya juga akan kesepakatan dengan para awak.
”Ada yang mengatakan bahwa saya pulang, ada yang mengatakan saya akan tetap bekerja. Jadi tidak semuanya pulang. Angka tersebut adalah angka perkiraan. Perkara nanti siapa yang pulang tentunya nanti kita akan update angkanya lebih jauh lagi,” jelas Menlu.
Menlu juga mengakui telah melakukan komunikasi dengan Konjen RI di Kuching dan KJRI untuk terus memberikan bantuan bagi WNI yang memang ingin pulang, bagi WNI dari rencana akan pulang melalui batas darat. Mengenai jemaah tablig, Menlu sampaikan berdasarkan data yang diperoleh, sekali lagi jumlah pasti tidak pernah diketahui, tetapi at least dari data yang diperoleh sampai saat ini jumlah Jemaah Tablig yang ada dalam data sekitar 1.456 dan 731 di antaranya berada di India.
