MERDEKABICARA.COM | BENER MERIAH – Belasan tenaga honorer kategori 2 (K2) tenaga admistrasi datangi DPRK Bener Meriah untuk menanyakan “nasib” mereka.
Kedatangan Honorer K2 tersebut disambut Wakil II DPRK Bener Meriah Anwar, Ketua Komisi A Abubakar, Farksi Golkar Darwinsah dan anggota DPRK komisi A dan B lainnya, Senin (9/3/2020).
Sumi, salah satu perwakilan honorer K2 di hadapan para anggota DPRK Bener Meriah dan Sekretaris BKPP Bener Meriah Kamaruddin, mempertanyakan data yang pernah diminta oleh pihak BKPP pada beberapa tahun lalu.
“Pada tahun 2013 lalu, saat verifikasi validasi data di Kapolres Bener Meriah, kami Honorer K2 juga diminta untuk melengkapi berkas, baik SK maupun lainnya yang ditandatangani kepala SKPK masing-masing,” kata Sumi. “Namun, hingga saat ini mereka tidak tahu ke mana data mereka dan hingga hari ini tidak ada kejelasan dari Pemerintah bagaimana nasib kami ke depan,” lanjut Sumi.
Sumi juga meminta, jika nantinya ada verifikasi data honorer jangan sampai kami honorer K2 tercecer, dan malah honorer yang baru nantinya diakomodir.
“Untuk mengantisipasi adanya honorer “bodong” kami meminta pihak BKPP Bener Meriah benar-benar belaku adil,” pintanya.
Kepala BKPP Bener Meriah Muhammad Jafar SH MH diwakili Sekretarisnya Kamaruddin menjelaskan, menyangkut data yang pernah diminta para honorer K2 tahun 2013 silam, telah disampaikan ke BKN pusat sebagai data yang konkrit dari daerah.
“Data-data yang pernah kami minta kepada honorer K2 yang belum diangkat, telah kita sampaikan kepada BKN pusat sebagai data terakhir. Bahkan BKPP sendiri tidak bisa mengakses data tersebut lagi karena sudah menjadi data kewenangan BKN pusat,” jelas Kamaruddin.
Kamarudin menambahkan lagi, nanti seberapa data yang telah kita sampaikan BKN pusat maka itu data yang akan dipakai nantinya. “Oleh karena itu kami tidak bisa menambah dan mengurangi jumlah honorer yang telah terdaftar di BKN pusat,” ungkap Kamaruddin.
Dalam kesempatan itu, Darwinsah mengatakan untuk saat ini seperti kita ketahui bersama terkait regulasi pengangkatan PNS maupun P3K masih dibahas di tingkat pusat.
“Kendati demikian, kita meminta pemerintah daerah melalui BKPP jika nantinya dalam pengusulan formasi tolong usulkan formasi adminstrasi,” pinta Darwinsah.
Senada dengan apa yang disampaikan Darwinsah, Ketua Komisi A Abubakar mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan yang berpihak pada honorer K2 yang telah bekerja puluhan tahun. {}
