MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib membuka kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) ke-16 yang disinergikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dan bakti sosial TNI Manunggal KB-Kesehatan tingkat Kabupaten Aceh Utara, dipusatkan di Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro, Selasa, 6 Agustus 2019.
Hadir pada kegiatan itu Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Drs Sahidal Kastri, para pejabat Forkopimda Aceh Utara, para kepala SKPK, Ketua TP-PKK Aceh Utara Hj Cut Ratna Irawati, SE, para Camat, para Ketua TP-PKK kecamatan, para Ketua Organisasi Wanita dalam Kabupaten Aceh Utara, jajaran Muspika Banda Baro, para geusyik dan tokoh masyarakat setempat.
Pembukaan kegiatan juga ditandai dengan pemukulan bedug oleh Kepala Perwakilan BKKB Aceh Drs Sahidal Kastri didampingi oleh Bupati H Muhammad Thaib. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan peralatan gotong royong secara simbolis oleh Bupati kepada perangkat Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro.
Bupati H Muhammad Thaib dalam arahannya mengajak masyarakat untuk menggiatkan kembali tradisi gotong royong dalam membangun daerah. Budaya gotong royong bukanlah hal yang baru, tapi sudah melekat dan dilakukan semenjak nenek moyang masyarakat kita dan secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi.
Lebih jauh Cek Mad, sapaan akrab Bupati, mengajak komponen masyarakat gampong untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam membangun gampong. “Kita di Aceh Utara harus keluar dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari jerat Narkoba,” pintanya.
Dana desa, kata Cek Mad, selain untuk pemberdayaan bidang ekonomi, juga perlu diarahkan untuk pemberdayaan SDM masyarakat desa. Misalnya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang berprestasi dari keluarga miskin. Misalkan dikirim ke dayah-dayah terpadu untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya dianggarkan melalui dana desa, jika setiap desa mengirim dua orang per tahun, maka akan sangat berguna bagi peningkatan SDM generasi setempat.
Kata Cek Mad, pihaknya sedang mengupayakan untuk mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk bantuan biaya pendidikan dari anggaran dana desa. “Sebelumnya saya telah buat Perbup untuk bantuan rumah duafa sebanyak dua unit per gampong per tahun, dan Perbup tentang penangkaran benih unggul di gampong,” jelasnya.
Disebutkan, hal prioritas yang menjadi visi pembangunan Aceh Utara saat ini adalah bagaimana caranya membangunkan orang tidur, membangun lahan tidur, dan memanfaatkan uang tidur. Membangun orang tidur yang dimaksud adalah untuk shalat subuh berjamaah dan menggiatkan zikir bakda subuh. Sedangkan lahan tidur bagaimana caranya harus diberdayakan dengan memanfaatkan berbagai sumber dana dan sumber daya yang ada. Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Drs Sahidal Kastri mengajak masyarakat untuk aktif dalam pemberdayaan keluarga melalui pamanfaatan program keluarga berencana. Sekarang besarnya angka perceraian di Aceh mengindikasikan adanya persoalan yang urgen untuk dibenahi dalam kehidupan perkawinan dan berumah tangga.
Kata dia, hal ini perlu dicari akar persoalannya apa, gugatan cerai dari pihak istri cukup tinggi. “Bagaimana caranya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jika persoalan-persoalan dan keributan dalam rumah tangga terus terjadi setiap hari,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana Kabupaten Aceh Utara Fakruradhi, SH, MH, melaporkan bahwa kegiatan BBGRM diarahkan untuk disinergikan dengan hari kesatuan gerak (HKG) PKK dan bakti sosial KB-Kesehatan, karena ketiga program ini sangat dekat dengan keseharian yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kegiatan dimaksud dipusatkan di Kecamatan Banda Baro, dan juga dilaksanakan di empat kecamatan lainnya dalam rangka bakti sosial pemberdayaan masyarakat. Yakni di Kecamatan Kuta Makmur, Geureudong Pase, Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Luas.
“Kita harapkan kegiatan ini dapat menghidupkan kembali semangat dan budaya gotong royong dalam membangun Aceh Utara yang lebih baik, aman dan sejahtera,” kata Fakruradhi. Selain itu, juga untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan bersama. (HS).
