MERDEKABICARA.COM | SULSEL -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengerahkan tim pemantau pemilu di Sulawesi Selatan. Berdasarkan temuannya, banyak masyarakat yang memenuhi syarat namun berpotensi tidak dapat memilih pada pemilu 2019.
Potensi tidak dapat memilih dominan karena alasan administratif, yakni belum memiliki e-KTP atau belum melakukan perekaman data. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sulsel terdapat 6.159.379 pemilih yang tersebar di 26.348 tempat pemungutan suara.
Pemantauan pemilu di sejumlah daerah, Sulsel, salah satunya, dipilih karena memiliki indeks kerawanan tinggi menurut Polri dan Bawaslu. Pemantauan juga digelar di daerah lain yang rawan, seperti Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Timur, Aceh, dan Papua.
Berdasarkan aspek pemenuhan hak pilih, warga binaan pemasyarakatan di seluruh Lapas dan Rutan jadi salah satu perhatian utama. Komnas HAM menemukan pengabaian hak konstitusi karena warga binaan tidak terdaftar dalam DPT.
Di seluruh Sulsel, terdapat 10.634 warga binaan. Namun hanya 5.961 orang yang masuk DPT. Contoh lain di Rutan Pangkep. Dari 383 orang warga binaan, hanya 41 orang yang masuk DPT.
Rendahnya pemenuhan hak warga binaan disebabkan mereka rata-rata tidak mengantongi e-KTP. Mereka ingin datanya direkam, namun terkendala syarat kartu keluarga yang sulit dihadirkan.
“Lalu keterbatasan kewenangan Disdukcapil, yang hanya bersedia merekam data kalau berasal dari warga daerah setempat,” kata Beka.
Komnas HAM, katanya, menemukan bahwa pemenuhan hak pilih juga ditemui di sejumlah kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok masyarakat adat dan terpencil. Di kelompok suku Kajang, Kabupaten Bulukumba, warga tidak punya e-KTP. Mereka menolak difoto tanpa ikat kepala dalam pembuatan e-KTP, sehingga tidak punya akses memilih.
Di kelompok disabilitas, terlihat kurangnya upaya penyelenggara maupun calon kandidat Pemilu 2019. Tidak ada kampanye dan sosialisasi khusus kepada kelompok ini, karena dianggap bukan prioritas. Kondisi serupa ditemukan di wilayah lokalisasi masyarakat kusta yang rentan dikucilkan karena stigma negatif.
Sumber : Viva.co.id
MERDEKABICARA.COM | JAKARTA -Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Dr. Drs. Mahyuzar, MSi mengikuti Rapat Koordinasi…
MERDEKABICARA.COM | JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Dr. Drs. Mahyuzar, M.Si menghadiri acara…
MERDEKABICARA.COM | PIDIE - Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan…
MERDEKABICARA.COM | LHOKSEUMAWE - Pewarta Pase Badminton Club (PPBC) siap mengelar turnamen tahunan PPBC Cup…
MERDEKABICARA.COM | LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan (DKPPP)…
Merdekabicara.com, Redelong-- Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Cawagub Paslon 01, HM Fadhil Rahmi Lc MAg…