Home / Nasional / Sidang Evaluasi APBD ” Terlarang ” Untuk Dilihat
sejumlah wartawan berada diluar raung sidang karena dilarang masuk ke ruang sidang

Sidang Evaluasi APBD ” Terlarang ” Untuk Dilihat

MERDEKA BICARA – Rapat evaluasi APBD kabupaten Aceh Utara berlangsung tertutup. Rapat yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 tersebut tertutup dan wartawan sempat dilarang untuk meliput.

Irwansyah, wartawan media cyber Portalsatu mengatakan diriya sempat masuk ke dalam ruang sidang, namun dirinya “dipanggil” untuk keluar dari ruang sidang . ” Saya di Panggil oleh sekwan dan diminta untuk meninggalkan ruang sidang” kata Irwansyah kepada sejumlah wartawan.
” Salah seorang satpam juga ikut serta memanggil saya sehingga saya terpaksa keluar’, tambah Irmansyah.

Sekretaris DPRK Aceh Utara, Abdullah Hasbullah mengaku tidak mengeluarkan wartawan, tapi hanya memangilnya. ” Saya tak pernah menyuruh keluar wartwan, tapi saya hanya memangilnya,” kata Abdullah kepada sejumlah wartawan yang menemuinya.

Menurutnya, tugas sekwan hanya menjaga kantor dan menyiapkan sarana dan prasana sidang. ” Ada orang lain dalam ruang sidang, maka dewan memanggilakn saya dan menanyakan tentang siapa ( wartawan ) yang hadir dalam ruang sidang”, kata Abdullah.

Sejumlah wartawan yang hadir, juga menemukan pintu ruang sidang terkunci. ” Saya tidak menghalangi wartawan, hanya saja pintu ruang sidang terkunci. Petugas jaga pintu keluar dari gedung setelah mengunci pintu,” sebut Abdullah Hasbullah.

Nonton video Rapat disini.Rapat Terlarang Untuk Dilihat )

Wakil ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib menyebutkan rapat tersebut tidak boleh dilliput. ” Rapat tertutup” kata Abdul Muthalib alias Taliban sambil berjalan menuju ruang sidang.

Ketua Aliansi Journalist Independen ( AJI ) Kota Lhokseumawe yang bernama Agustiar Ismail menyesalkan tindakan menghalangi halangi tugas wartawan. ” Ini rapat pembahasan uang publik, bukan uang pribadi” kata Agustiar.

Berdasarkan informasi, rapat “terlarang untuk diliput ” tersebut adalah rapat membahas soal pembayaran utang pemerintah Aceh Utara.

” Pemerintah berkeinginan untuk membayar seluruh utang tahun 2017 pada anggran tahun 2018 . Sementara dewan berkeiginan agar utang dibayar separuh, separuhnyanya lagi untuk digunakan pembangunan tahun 2018″, kata seorang dewan yang namanya tak ingin disebutkan.

” Lagi pula, utang tahun 2017 sebagian besarnya utang belanja yang tidak dibahas dalam Rapat Anggran Tahun 2017″ kata sumber tersebut. ” Utang hana jelas” tambahnya.

Penulis : nasier husen

Komentar

Baca juga

Lhokseumawe Gelar Aceh Internasional Rapa’i Festival 2018

LHOKSEUMAWE | MERDEKABICARA.COM – Kota Lhokseumawe akan segera menggelar acara Aceh Internasional Rapai Festival ( ACIRAF …