MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat, H. Tantawi, S.IP., M.AP, menyampaikan sejumlah persoalan mendesak kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Hal tersebut disampaikan dalam forum rapat paripurna DPR Aceh,Rabu 20 Mei 2026.
Pembauasan mulai dari kondisi pertanian pascabencana, persoalan kebijakan desil bantuan sosial, hingga infrastruktur jembatan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Tantawi juga menyoroti kondisi sektor pertanian yang hingga kini dinilai belum tertangani maksimal pascabencana sekitar enam bulan lalu.
Menurutnya, banyak lahan pertanian masyarakat mengalami kerusakan parah dan belum mendapat perhatian serius, padahal kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas pangan dan ekonomi masyarakat di masa mendatang,”ujarnya
“Kita meminta Pemerintah Aceh segera menyurati Kementerian Pertanian agar ada langkah percepatan penanganan terhadap lahan-lahan pertanian yang rusak berat.Kita juga menilai pemerintah pusat perlu mengetahui secara langsung kondisi riil masyarakat agar dukungan rehabilitasi sektor pertanian dapat segera diwujudkan demi menyelamatkan mata pencaharian warga,”tegasnya
Selain itu,Tantawi juga menyinggung kebijakan penggunaan data desil yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan.
Menurutnya, banyak Warga Aceh yang secara ekonomi tergolong miskin dan tidak mampu justru masuk kategori desil 8 ke atas, sehingga berpotensi kehilangan akses bantuan pemerintah, termasuk bantuan UMKM, beasiswa pendidikan, hingga Program Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak mereka,paparnya
Tantawi, menilai pemberlakuan data desil di Aceh saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama setelah Aceh dilanda musibah banjir besar beberapa waktu lalu.
“Banyak masyarakat yang sebelumnya hidup cukup kini justru jatuh miskin, kehilangan mata pencaharian, bahkan kembali ke titik nol untuk membangun ulang perekonomian keluarga. Karena itu, Tantawi meminta pemerintah lebih bijak dan realistis dalam melihat kondisi riil masyarakat agar warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan tidak kehilangan hak mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi.
Tantawi, meminta Pemerintah Aceh menyurati Kementerian Sosial agar menunda untuk dievaluasi dan pembenahan data penerima manfaat supaya bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.Tantawi menegaskan, jangan sampai masyarakat miskin kehilangan hak hanya karena persoalan ketidaksesuaian data administratif yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.Tantawi juga menyampaikan apresiasi kepada Mualem atas penganggaran pembangunan jalan Kreung Mane–Sawang tembus Bireuen. Namun, ia mengingatkan masih ada persoalan serius berupa jembatan rangka baja yang putus di kawasan tersebut.
Kondisi itu memaksa pelajar dan masyarakat menggunakan rakit untuk menyeberang, bahkan saat banjir datang jembatan darurat kerap hanyut, anak-anak ke sekolah harus berenang dalam kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa mereka, Tantawi berharap Pemerintah Aceh dapat menjadikan pembangunan jembatan tersebut sebagai prioritas tahun ini agar tidak menimbulkan korban jiwa di kemudian hari. {}
