MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH – Komite Pemberatasan Korupsi (KPK) menagih penyusunan & penerapan peraturan implementasi pendidikan antikorupsi dalam kegiatan Monitoring & Evaluasi Peraturan Implementasi Pendidikan Antikorupsi seluruh Jejaring Pendidikan Aceh. Acara diadakan di Auditorium Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, 25 Maret 2021.
Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Alhudri, Kepala Kanwil Kementerian Agama wilayah Aceh Iqbal Muhammad, Kepala BPSDM Syaridin, Asisten 1 Sekretaris Daerah Jafar, pemangku kepentingan jejaring pendidikan seluruh kabupaten & kota wilayah Provinsi Aceh.
Aida menuturkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi tidak harus sebagai mata pelajaran khusus, namun dapat juga dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti PPKN, Agama, maupun muatan Lokal.
KPK mencatat dari 16 kabupaten & kota di wilayah Aceh, baru tersusun 8 Peraturan Kepala Daerah termasuk 1 Peraturan Gubernur tentang implementasi pendidikan antikorupsi.
Dalam pelaksanaannya KPK menerapkan strategi pemberantasan korupsi komprehensif, yaitu mengintegrasikan antar-fungsi penindakan, pencegahan & pendidikan. Strategi penindakan merupakan langkah represif dalam rangka penegakan hukum bermanfaat memberikan efek jera bagi pelaku.
KPK memandang keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat. Dengan kata lain, tujuan untuk mengurangi korupsi akan lebih sulit dicapai apabila strategi pemberantasan korupsi hanya dilakukan secara parsial. {}
