FAKSI Minta KPK Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Skala Besar di Aceh Timur

MERDEKABICARA.COM | Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak KPK mengusut dugaan penyimpangan dana desa dalam jumlah besar dan massif di Aceh Timur.

Dia meminta lembaga anti korupsi itu turun ke Aceh Timur untuk mengusut secara keseluruhan, jika ditemukan penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya.

” Dana desa adalah modal utama pembangunan desa, jadi kalau diselewengkan, itu sama saja dengan menghancurkan sebuah desa beserta masyarakatnya, lalu bagaimana jika terjadi pada banyak desa dalam setahun, itu bisa menghancurkan suatu daerah, jadi kita minta KPK mengusut tanpa pandang bulu, secara keseluruhan, siapa tahu ada berbagai penyimpangan seperti itu di dalamnya, dan bila ditemukan, siapapun terlibat harus diproses hukum, ” kata Ronny, Jumat 28 Agustus 2020 melalui realeasenya..

Menurut Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu, hingga saat ini, masyarakat di perdesaan di Aceh Timur, masih banyak yang hidup sengsara di bawah garis kemiskinan, artinya jika terjadi penyimpangan dana desa, itu merupakan pengkhianatan besar terhadap suatu bangsa, khususnya rakyat miskin desa. Padahal pemerintah sangat memprioritaskan kemajuan pembangunan desa selama ini.

” Penyimpangan dana desa adalah pengkhianatan terhadap bangsa, pengkhianatan besar terhadap rakyat miskin desa yang lelah menantikan perubahan,” sebut Putera Idi Rayeuk berdarah Aceh – Minang itu.

Dia berharap, Pers dan masyarakat, lebih ketat lagi mengawasi penggunaan dana desa dan segera melaporkannya, jika ditemukan penyimpangan, terutama dalam jumlah besar.

” Pers dan elemen sipil lainnya harus lebih ketat lagi mengawasi dana desa, masyarakat jangan segan – segan melaporkan penyimpangannya, apalagi yang berbau perskongkolan jahat,” ujar Ronny.

Dia mengungkapkan, kemungkinan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi mempertanyakan terkait penggunaan dana covid 19 dan dana desa, mendesak pihak terkait dan penegak hukum mengaudit dan mengusut penggunaan anggaran tersebut di seluruh Aceh Timur.

” Teman – teman dan masyarakat sudah siap, memang selama ini kami ulur, karena melihat perkembangan, dan menunggu waktu yang tepat untuk beraksi secara efektif dan efisien,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya. {}