Ikuti kami

Tolak Hasil Tender, PT PIM Ancam Forum Keuchik Dewantara, Anggota DPRA: PT PIM “Salah Minum Obat”

Sosmas

Tolak Hasil Tender, PT PIM Ancam Forum Keuchik Dewantara, Anggota DPRA: PT PIM “Salah Minum Obat”

MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA – Pupuk Iskandar Muda (PIM), melalui pernyataan yang disampaikan oleh Sekretarisnya, Yuanda Wattimena yang hendak melaporkan Forum Keuchik Kecamatan Dewantara atas dugaan pernyataan provokasi di beberapa media online.

Seperti diketahui, pada Kamis (10/6) lalu, Forum keuchik bersama Forpemda Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara menggelar konferensi pers, terkait pernyataan sikap masyarakat untuk menolak hasil tender besi tua eks PT. AAF  oleh PT. PIM. Tetapi pernyataan dari tokoh masyarakat tersebut tidak diterima oleh PT. PIM, bahkan mengancam akan melaporkan Forum Keuchik ke ranah hukum.

Menanggapi hal yang sedang terjadi antara PT.PIM dengan masyarakat sekitar perusahaan negara tersebut, Anggota DPR Aceh Muslim Syamsuddin, ST. MAP, selaku wakil rakyat mengaku, sangat kecewa terhadap penyataan sekretaris PT. PIM, Yuanda Wattimena,  yang hendak melaporkan Forum keuchik Kecamatan Dewantara atas dugaan pernyataan provokasi di beberapa media online. Jika hal itu dilakukan, PT PIM dinilai salah minum obat (salah jeb ubat).

 Anggota DPR Aceh, Muslim Syamsuddin, ST. MAP, melalui realese persnya, Sabtu (13/6) mengatakan, dirinya sangat menyesalkan dan kecewa terhadap sikap yang diperlihatkan oleh PT. PIM. Seharusnya pihak manajemen perusahaan bersikap lebih santun dan bijak dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, serta tidak menyeretnya ke hukum, apalagi dengan perwakilan masyarakat lingkungan perusahaan.

“Sikap yang disampaikan oleh Ketua Forum Keuchik Dewantara merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat lingkungan terhadap Perusahaan. Apa salahnya duduk bersama dan bernegosiasi mencari jalan keluar,” terang Muslim.

Seharusnya, PT. PIM memanggil dan merangkul para pihak yang selama ini dianggap berseberangan  dengan keinginan perusahaan. Sebab, yang mereka tuntut bukan aset pribadi mereka, melainkan milik Perusahaan BUMN, yang dibiayai oleh Negara, ujar Anggota DPR Aceh, Muslim Syamsuddin, ST. MAP.

“Saya pikir wajar – wajar saja masyarakat lingkungan meminta kepada Perusahaan milik Negara, selama untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan.  Kita juga mengakui, perusahaan memilki manajemen dan aturan tersendiri. Maka oleh karenanya, sebaiknya segera pertemukan perwakilan masyarakat dengan Direksi PT. PIM, selaku pimpinan yang dapat mengambil kebijakan” saran Muslim.

Muslim juga menyampaikan, menyangkut permasalahan masyarakat dengan PT. PIM selama ini, dirinya telah menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPRA untuk mengambil sikap. Namun demikian, dirinya mengaku tidak tahan dengan pernyataan Sekretaris PT. PIM yang akan mempolisikan tokoh masyarakat Dewantara. Bahkan Muslim mengatakan, tindakan tersebut salah jep ubat. {}

Penulis: Redaksi

Editor : Arif

Komentar

Lainnya dalam Sosmas

To Top