KLHK Dorong Peningkatan Kinerja Pemulihan Gambut di Areal Perkebunan

MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan komitmen KLHK untuk pencegahan karhutla. Salah satu langkah dalam pencegahan karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah membahas strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terutama di lahan gambut di areal konsesi perkebunan kelapa sawit, melalui rapat virtual (12/5).

Dalam pertemuan tersebut M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), memberikan apresiasi kepada 212 unit perusahaan perkebunan yang telah berkomitmen melakukan pemulihan ekosistem gambut secara konsisten, yaitu menjaga tata kelola airnya memenuhi 40 sentimeter di bawah permukaan tanah sesuai parameter pada Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter (SiMATAG-0,4m) yang dimiliki oleh KLHK untuk monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.

“Saya meminta bantuan Ketua Umum dan seluruh jajaran GAPKI dapat mendorong perusahaan perkebunan yang sampai sekarang belum menyampaikan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut atau belum melakukan pemulihan ekosistem gambut pada areal konsesinya,” ujar Karliansyah.

Pelaksanaan pencegahan tetap lebih baik dari pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yg terlanjur terjadi. Direktorat Jenderal PPKL yang bertugas melakukan pembinaan, mengajak GAPKI bersama-sama melakukan pembinaan kepada pemegang konsesi perkebunan utk melakukan perbaikan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua GAPKI, Joko Suprianto, menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal PPKL, dirinya akan mendorong seluruh anggotanya untuk segera melakukan pemulihan ekosistem gambut dan menyusun dokumen perencanaan pemulihan ekosistem gambut.

“Dengan melaksanakan pemulihan ekosistem gambut, maka perusahaan termonitor dan terkontrol oleh pemerintah, dengan mudah dapat diketahui pada lokasi mana potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat dilakukan antisipasi pencegahannya,” jelasnya.

Sejalan dengan itu Eddy Martono selaku Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI, meminta agar KLHK dapat memberitahukan apabila hasil overlay database SiMATAG-0.4m dan peta hotspot diketahui adanya titik panas (hotspot) di lokasi konsesi perkebunan, upaya ini disebutkan dapat mempercepat penanggulangan karhutla. Selanjutnya Ketua GAPKI juga mengusulkan agar diadakan pertemuan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha perkebunan tentang tata kelola gambut.

Dirinya juga meminta kepada KLHK daftar perusahaan perkebunan yang belum mempunyai dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut, agar GAPKI dapat mendorong perusahaan tersebut segera menyusunnya. {}