MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyayangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang yang sampai saat ini belum memiliki grand design tentang arah rencana pembangunan Sabang ke depan. Padahal BPKS ini sudah lama didirikan tetapi hingga sekarang belum ada konsep matang yang diajukan kepada Komisi VI untuk kemudian bisa dilakukan penyesuaian anggaran.
Hekal menjelaskan bahwa anggaran BPKS Sabang itu dari tahun ke tahun selalu normative, sehingga seharusnya ini menjadi evaluasi internal bagi BPKS untuk bisa segera membuat grand design pembangunan Sabang. Jika grand design pembangunan Sabang sudah disusun secara matang maka bisa dipastikan Komisi VI DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran.
“BPKS itu dari tahun ke tahun anggaran normatif dan relatif kecil, kita menilai bahwa belum ada konsep yang benar-benar matang sehingga dari tahun ke tahun itu hanya dapat untung sedikit-sedikit. Nah itu yang kami sayangkan dan kami titip kepada pemerintah provinsi karena ini harus dipikirkan dengan matang, mau dibikin apa kawasan Sabang ini,” ujar Mohammad Hekal saat kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Jumat lalu, (28/2).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyayangkan bahwa rencana rencana yang disusun di BPKS ini selalu berubah dalam waktu yang singkat. Misalnya tahun ini mau membuat pelabuhan, lalu tiba-tiba berubah lagi rencananya dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada konsep yang jelas dan matang.
“Hampir nggak ada planning jangka panjang, dan kalaupun ada relatif basa-basi, nanti berapa tahun kemudian ganti lagi. Hari ini mau bikin ini, besok mau bikin itu dan akhirnya tak ada grand design konsep yang jelas dan matang. Ini kan mitra kerja Komisi VI DPR RI dan setiap kali kita tanya terus tidak pernah ada konsep yang matang,” terangnya.
Hekal menduga bahwa persoalan sumber daya manusia di BPKS Sabang ini perlu mendapat dukungan tambahan. Ia mengusulkan agar bisa memanggil konsultan profesional untuk membantu menyusun konsep grand design pembangunan Sabang. Bahkan jika perlu di lakukan kerja bersama antara konsultan profesional dengan konsultan lokal agar pembangunan Sabang ini tetap menjaga kearifan lokalnya.
“Kami usulkan kalau perlu memanggil konsultan yang profesional dan dikawinkan dengan konsultan lokal, jadi ada kearifan lokalnya. Saya takut SDM di sini belum mempunyai cukup wawasan untuk menentukan itu. Karena kan daerah Sabang itu sangat dekat dengan laut internasional dan berdekatan dengan Malaysia, Thailand, Singapura jadi harus pertimbangannya tingkat internasional mau dijadikan apa,” tegasnya.
Semua proses penyusunan grand design Sabang itu sepenuhnya menjadi kewenangan BPKS, namun Komisi VI memastikan jika grand design itu sudah disusun secara matang maka Komisi VI DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran agar Sabang bisa menjadi kawasan yang maju dan modern. {}
