MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Komite I DPD RI mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait masalah desa dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan, Selasa (28/1/2020).
Wakil Ketua I Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga sering dijuluki senator garis keras dalam rapat tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Pusat gagal menjalankan UU Desa No 6 tahun 2014.
“Pemerintah Pusat melanggar UU Desa, karena menempatkan dana desa secara top down, bukan buttom up. Sesuai dengan semangat UU Desa, bersifat desentralisasi penuh bukan sentralisasi baru,” tegas Fachrul Razi dalam keterangan pers, Rabu (29/1).
Dalam evaluasinya, Fachrul Razi mengatakan bahwa dana desa yang dikucurkan sejak 2014 telah menyerap dana negara sebesar 329,8 triliun, namun hanya menurunkan 1,32 % kemiskinan dan 1,48 % pengangguran.
“Kegagalan ini terjadi karena dana desa di perebutkan tiga kementerian dengan semangat sentralisasi kebijakan, bukan desentralisasi penuh oleh desa,” tegas Fachrul Razi.
Fachrul Razi mengatakan selain gagalnya dana desa karena salah paham memahami UU No 6 tahun 2014, juga karena adanya tumpang tindih kebijakan oleh tiga kementerian. “Dana desa selalu diperebutkan oleh tiga kementrian dan uang tidak berputar di desa tapi keluar untuk pembelian bahan pembangunan insfrastruktur,” tegas Fachrul Razi.
Fachrul Razi meminta pemerintah mengembalikan semangat UU Desa, dengan tidak melanggar filosofis lahirnya UU Desa agar desa menjadi mandiri, kuat, maju dan demokratis.
Fachrul Razi juga meminta agar Kementerian Desa, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan DPD RI terkait dana desa.
“DPD RI memiliki peran strategis dalam membangun desa dan menjadikan desa sebagai subjek dalam membangun Indonesia dari desa,” kata Fachrul.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan perlu adanya curah pendapat antara DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan mengingat desa adalah garda terdepan negara.
“Komite I mendorong peningkatan koordinasi, antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi,” katanya.
Teras yang juga senator asal Kalimantan Tengah mendukung peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa.
“Kami juga meminta agar dapat memaksimalkan sumber keuangan desa dan memberikan afirmasi pada desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan desa di wilayah barat dengan desa di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.
Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara, Marthin Billa mengatakan pentingnya pelatihan aparat desa karena persoalan di desa banyak yang terkendala masalah administrasi. “Sebaiknya yang dikejar bukan hanya penyerapan dana tetapi juga bagaimana tepat sasaran, sehingga perlu ada asistensi,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan mengatakan, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Kemendagri akan mendirikan sekolah desa.
“Dalam waktu dekat kita akan mengundang perguruan tinggi untuk mengembangkan SDM desa. Kita juga sudah melatih sekitar 4.000 camat dari 8.000 camat di Indonesia untuk melakukan pendampingan kepada kepala desa,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid menyebutkan hal paling penting dalam evaluasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurutnya, dari Tahun 2015-2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) desa turun 1,48% dari 4,93 % pada tahun 2015 menjadi 3,45% pada tahun 2019.
“Hal ini menunjukkan ada peningkatan kesempatan kerja, selain itu capaian lain ada penurunan stunting, dan muncul banyak BUMDes untuk pengembangan ekonomi desa,” terangnya.
Harlina Sulistyorini Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelasjan, saat ini ada konsep desa membangun dan membangun desa dari hulu ke hilir.
“Contoh di Karanganyar kita bantu desa untuk bekerjasama dengan mitra untuk membantu distribusi pemasaran secara online. Target tahun 2024 revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),” paparnya.
Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Adriyanto menerangkan Sumatera, Jawa dan Bali yang mempunyai jumlah desa sebesar 61,6% dan jumlah penduduk miskin 74,3% dari seluruh Indonesia dan mendapatkan dana desa tahun 2020 sebesar 44,1 triliun rupiah atau sebanyak 61,2%.
“Jumlah desa terbanyak ada di wilayah barat Indonesia, tetapi tantangan yang dihadapi di wilayah timur adalah agar bagaimana dana desa bisa cukup. Sekarang formula penyaluran diubah menjadi 40-40-20, untuk memastikan di awal tahun supaya desa membiayai di awal tahun berjalan,” ujarnya. (Ril)
