Pemko Banda Aceh Dukung Lembaga Keuangan Berbasis Syariah

MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman meresmikan Kantor PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Aceh, Rabu (22/1/2020). Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita di pintu masuk kantor yang terletak di Jalan Tgk Daud Beureueh tersebut.

Turut hadir pada acara itu Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Mahyuzar, Plt Dirut Asuransi Jasindo (Persero) Didiet Metha, dan Dirut Asuransi Jasindo Syariah Saparudin, dan Kabag Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Aceh Adi Surahmat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminullah mengucapkan selamat atas peresmian kantor Asuransi Jasindo Syariah Cabang Aceh. “Alhamdulillah kami menyambut baik karena otomatis ini mendukung program pemerintah dalam menuntaskan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).”

Berdasarkan qanun itu, kata wali kota, semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbasis syariah. “Paling telat pada 2022 nanti semua lembaga keuangan mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, leasing, hingga lembaga keuangan milik gampong wajib menerapkan sistem syariah,” ungkapnya.

Dirinya selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, tambah Aminullah, secara aktif terus mendorong suksesnya implementasi Qanun LKS. “Kenapa ini mesti kita sukseskan? Karena sejak 2002, penerapan syariat Islam di Aceh khususnya terkait muamalah masih tertinggal dibanding soal akidah, ibadah, dan syiar Islam.”

Pada kesempatan itu, wali kota juga memaparkan sekilas tentang sejumlah pencapaian Banda Aceh dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun terakhir. “Perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan perikanan merupakan sektor-sektor unggulan Banda Aceh selama ini,” katanya.

“Pariwisata dan ekonomi kreatif -UMKM- sedang gencar-gencarnya kita genjot untuk mendongkrak perekonomian kota. Hasilnya, jumlah kunjungan wisatawan meningkat tajam dari 288 ribuan orang pada 2017 menjadi 503 ribu lebih pada 2019. Begitu juga dengan keberadaan UMKM naik dari 9.591 pada 2017 menjadi 12.012 pada tahun lalu,” katanya lagi.

Hal lain yang sangat membanggakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh merangsek ke peringkat tertinggi ketiga nasional dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia. “Kita hanya berada sedikit di bawah Yogyakarta dan Jakarta Selatan,” ungkap mantan Dirut Bank Aceh tersebut.

“Sejumlah indikator penilaiannya antara lain predikat Kota Sehat dan Kihajar Award yang berhasil diraih Banda Aceh. Kemudian income per kapita juga di atas nasional yakni 66,2 juta per tahun per orang. Dan angka kemiskinan Banda Aceh tersisa 7,25 persen dibanding nasional yang masih dua digit yakni 10,12 persen,” pungkasnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, Dirut Asuransi Jasindo Syariah Saparudin mengatakan pihaknya mukai swict off dari sistem konvensional ke syariah per Mei 2016 silam. “Aceh merupakan cabang kedua di Indonesia, setelah pertama di Jakarta. Sebelumnya kita juga sudah punya tiga kantor konvensional di Aceh yakni di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa.”

“Pada 2018, kami mencatatkan pendapatan Rp 113 miliar dengan laba Rp 1,5 miliar. Lalu 2019 naik menjadi Rp 145 miliar, laba Rp 9,1 miliar. Untuk tahun ini kami memasang target pendapatan Rp 200 miliar dengan laba Rp 17 miliar,” ungkapnya seraya menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Aceh dan komitmennya untuk memajukan perekonomian Aceh. {}