Home / Pendidikan / Awasi Zonasi, Satgas Kemendikbud Pantau Daerah
Ilustrasi

Awasi Zonasi, Satgas Kemendikbud Pantau Daerah

MERDEKABICARA.COM | BEKASI – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membentuk satgas zonasi yang bertugas mengawasi jalannya penerapan sistem zonasi dalam pendidikan. Mendikbud Muhadjir Efendy mengatakan, satgas zonasi akan bekerja sampai implementasi zonasi terlaksana dengan baik.

Saat ini, kata Muhadjir satgas zonasi ini sudah melaksanakan tugasnya di daerah-daerah. “Sudah turun sekarang ke daerah-daerah itu melakukan supervisi klinis, melakukan pemeriksaan sekaligus membenahi apa yang belum pas sesuai dengan kebijakan zonasi,” kata Muhadjir, saat ditemui usai memantau SMPN 1 Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/7).

Muhadjir menjelaskan, satgas zonasi tidak hanya bertugas untuk mengawasi namun juga memberikan konsultasi bagi daerah yang masih bermasalah karena zonasi. “Mereka langsung memberi konsultasi saran bagaimana sistem zonasi harus dibangun, disusun dan dirancang di zona-zona itu,” kata Muhadjir.

Ia mengakui, saat ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi masih belum sempurna. Ada daerah yang belum 100 persen menerapkan zonasi dan ada juga daerah yang masih melakukan pelanggaran. Namun, kata dia, pelanggaran yang terdeteksi lebih sedikit jumlahnya dibandingkan tahun lalu.

Ia menambahkan, satgas zonasi bersifat semipermanen. Artinya, akan tetap ada hingga masalah zonasi di bidang pendidikan terselesaikan. Selain itu, setelah PPDB selesai maka akan dilanjutkan dengan rotasi guru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan implementasi zonasi di bidang pendidikan sudah tepat.

“Kemudian akan kita identifikasi sekolah mana yang sarana prasarananya masih tertinggal dibandingkan sekolah lain di zona itu. Kita minta untuk segera diintervensi baik dari dana DAK atau APBD dan ada dana afirmasi dari pemerintah pusat,” kata dia lagi.

Lebih lanjut, Muhadjir berharap masyarakat bisa sabar menikmati hasil dari sistem zonasi ini. Sebab, negara lain yang menerapkan sistem serupa seperti Jepang dan Australia membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga sistem tersebut berjalan lancar.

 

Sumber : Republika.co.id

Komentar

Baca juga

Rapat Sidang Anggaran RKA APBK 2020 DPRK Bener Meriah di Gelar

MERDEKABICARA.COM | BENER MERIAH – Rapat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kabupaten Bener Meriah tahun 2020 …