Home / Sosmas / Hari Minggu Operasionalnya Diresmikan, Angka Tarif MRT Tak Kunjung Ada
Ilustrasi

Hari Minggu Operasionalnya Diresmikan, Angka Tarif MRT Tak Kunjung Ada

MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – MRT Jakarta rencananya bakal diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu, 24 Maret 2019. Namun hingga saat ini, belum diputuskan tarif MRT yang akan diberlakukan kepada warga.

Menurut Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, pihaknya memiliki kajian terkait tarif MRT. Dua hal yang menjadi pertimbangan adalah willingness to pay dan willingness to save.

“Artinya orang bukan hanya mau bayar tapi juga orang mau pindah (dari kendaraan pribadi ke transportasi umum). Jangan nanti tarif mahal orang enggak mau pindah. Angka psikologisnya enggak boleh lebih dari Rp10 ribu kalau dari BPTJ,” ujar Bambang usai diskusi di Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

Terkait berat atau tidaknya pemerintah daerah dalam menyubsidi, menurutnya hal itu adalah kewajiban. Melalui pemberian subsidi ini imbuh dia akan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat.

“Kan pemerintah harus hadir. Pemerintah buat rakyat kok, enggak ada istilah besar. Kan Pemprov DKI banyak duitnya masalah subsidi masa jadi masalah,” kata dia.

Di tempat yang sama, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, tarif MRT Jakarta jika menghitung perawatan, operasional dan untung diperkirakan sebesar Rp32 ribu sekali jalan. Namun tentunya tidak semua warga DKI bakal sanggup membayar tarif tersebut.

“Ability sama willingness to pay rakyat Jakarta itu Rp10 ribu, lalu kurang dong. Ya ditambahin subsidi. Ya berapa, silakan bahas. Kalau maunya Rp5 ribu ya boleh tapi subsidinya kan jadi Rp25 ribu lebih silakan,” ujar dia.

Hingga saat ini, tarif MRT masih dalam pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta. Menurut Agus Pambagio, pemberian subsidi oleh pemda bukan berarti akan membebani pemda karena ada strategi lain untuk menambah pendapatan.

“Kan dari hasil subsidi itu banyak pendapatan lain. Contohnya (Perum) PPD kan masuk ke subsidi. Nah dia bisa create lagi pendapatan pendapatan lain, bus wisata, nah ini (MRT) sama. Jadi subsidi itu akan create pendapatan lain kalau tidak dikorupsi,” kata dia.

 

Sumber  : Viva.co.id

Komentar

Baca juga

KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka

MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan …