MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA – Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Amir Syarifudin, SKM, MM, menerima penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 dari Ombudsman RI dengan nilai Tinggi, yakni 87,71.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh Dian Rubianti pada acara penganugerahan predikat kepatuhan pelayanan publik kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa, 21 Januari 2025.
Prosesi itu turut disaksikan oleh Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara Fuad Cahyadi, SSTP, MSi, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Faiziah, SE, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Tenaga Kerja T Saiful Bahri, SSos, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rulia, SE, serta sejumlah pejabat terkait lainnya dari Kabupaten Aceh Utara. Juga hadir para pejabat Provinsi Aceh serta pejabat dari Kabupaten/Kota se-Aceh.
Dalam proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman RI, Kabupaten Aceh Utara meraih nilai sebesar 87,71 yang menempatkan dalam zona hijau dengan kategori kualitas pelayanan Tinggi. “Ini adalah keberhasilan bersama yang mencerminkan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ungkap Kabag Organisasi Setdakab Aceh Utara Fuad Cahyadi, SSTP, MSi.
Secara terpisah, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan apresiasi atas dedikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.
Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Amir Syarifuddin, SKM, MM, menyampaikan penghargaan yang diraih Pemkab Aceh Utara merupakan bukti konkret bahwa Aceh Utara telah mencapai standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI, bahkan meraih predikat layanan Tinggi.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Bukan hanya di sektor kesehatan, tapi juga dalam semua lini pelayanan publik, baik bidang pendidikan, layanan kependudukan, perizinan, dan lain-lain,” ungkap Amir. {}
