MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan 50.000 guru masuk Program Organisasi Penggerak (POP) akan meningkatkan kompetensi, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP, pada tahun 2020-2022.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menyebutkan bahwa ketiga jenjang tersebut memiliki target sasaran paling banyak, sehingga Ia yakin penerapan POP di PAUD, SD, dan SMP akan lebih berdampak luas.
“Mereka (organisasi penggerak) akan kita bantu dengan pendanaan, melalui seleksi yang transparan dan fair untuk mentransformasi siswa atau sekolah menjadi sekolah penggerak,” ucap Mendikbud, di Kantor Kemendikbud, minggu lalu.
Mendikbud menuturkan, organisasi penggerak yang memiliki ide bagus dan sudah dijalankan bahkan sudah memiliki output yang baik, dapat mengikuti POP merujuk tiga kategori yang sudah ditetapkan yaitu Kategori Gajah, Kategori Macan, dan Kategori Kijang. “Bagi yang sangat baik akan dilanjutkan, bahkan dikembangkan lagi,” katanya.
Namun Mendikbud mengingatkan bahwa proses seleksi tidak hanya berlangsung ketika pendaftaran. Kemendikbud akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi dalam meningkatkan pembelajaran siswa. “Secara berkala akan diseleksi, dan bagi yang tidak memenuhi target tidak akan lagi diikutkan dalam program. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan hasil (yang baik) maka pendanaannya akan distop. Ini proses yang organik dan dinamis,” tegasnya.
Baca juga || Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”
Baca juga || Kemendikbud Gelar Rakor Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik Tahun 2020
Berkaitan dengan mekanisme seleksi pertama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Praptono, menyebutkan organisasi perlu mempertimbangkan kriteria yang dipilih dan bukti pendukungnya. Dalam juknis dijelaskan, POP yang diberikan selengkap-lengkapnya menginformasikan apa yang sudah dikerjakan tahun sebelumnya. Jadi isinya terdiri dari video, foto, dan hasil kajian yang sudah dilakukan yang menunjukkan dampak programnya terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
“Supaya Tim Evaluasi bisa mengukur kredibilitas lembaga tersebut, termasuk untuk melihat kredibilitas para guru,” kata Praptono.
Ditambahkan Praptono, mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Tim Evaluator akan mengkaji sisi administrasi dan substansi, untuk memastikan program ini akuntabel yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi. “Selanjutnya, Tim Evaluator memberi rekomendasi sebagai acuan untuk verifikasi lapangan pada periode 16 Mei -30 Juni mendatang,” jelasnya.
Baca juga || Dinas P & K Aceh Utara Gelar Pelatihan Penguatan Untuk 120 Kepala Sekolah SD/SMP
Lebih lanjut Praptono menjelaskan, “Ada tiga termin monev yang dilakukan oleh Tim Evaluator independen yaitu base, middle dan akhir. Tim Evaluator akan meninjau organisasi pada tahun 2021 berdasarkan hasil laporan mereka di akhir Desember 2020. Begitu seterusnya selama tiga tahun berturut-turut,” urainya.
Di hadapan awak media, Praptono mengimbau dinas setempat turut menjaga agar POP bisa tepat sasaran. “Tahun ini (ditargetkan) 100 kabupaten. Mappingnya mempertimbangkan jumlah alokasi anggaran dan waktu yang tersedia. Sekolah yang terpilih tidak boleh menjadi sasaran_double_, Disdik harus memfilter ini,” katanya.
Dewasa ini guru dituntut untuk kreatif menciptakan program pembelajaran yang dapat menstimulasi peserta didik supaya rasa keingintahuan dan semangat belajarnya meningkat. Oleh karena itu, kata Praptono, pendekatan melalui POP diharapkan mampu mengembangkan kemampuan guru yang juga menjadi salah satu elemen pendukung terciptanya Sekolah Penggerak. “Yang perlu digagas adalah meningkatkan kemampuan guru dalam memotivasi siswa belajar lebih aktif,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, pengamat pendidikan Itje Chodijah, menyambut baik jika Kemendikbud dapat mengontrol keberlangsungan program ini agar tidak hanya berkualitas namun juga tepat sasaran sesuai kebutuhannya. “Kementerian (harus) punya alat untuk memonitor sekolah-sekolah mana saja yang sudah dapat supaya bantuannya diberikan kepada yang kurang,” kata dia.
Lebih lanjut Itje berharap, Kemendikbud bisa bertindak sebagai wasit yang adil dalam memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat agar potensi ini berkembang secara merata di seluruh daerah. “Organisasi penggerak ini justru menjadi perangsang buat para guru untuk belajar lagi. Sasarannya langsung ke gurunya. Misalnya, LPMP mengundang guru yang mau belajar substansi tertentu,” katanya.
Berangkat dari pengalamannya selama 15 tahun bergerak di lapangan, Itje mengatakan, sebaiknya proposal yang terpilih adalah yang programnya paling relevan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. “Kriterianya adalah kegiatan atau program yang berhubungan dengan sekolah dan peningkatan kualitas siswa yang bisa difasilitasi oleh guru. Jangan sampai programnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, pahami karakteristik daerahnya,” Itje menuturkan.
Hasil identifikasi karakteristik daerah itulah yang menjadi acuan dalam menentukan program apa yang sesuai dan paling dibutuhkan di daerah tersebut, karena pendidikan berpengaruh pada berbagai aspek. Organisasi penggerak yang akan praktik ke lapangan harus melakukan survei atau uji lapangan dulu. “Jangan sampai nanti sudah mendapatkan sumbangan tetapi ketika diterapkan apa yang dia ajukan (programnya) tidak cocok dengan kondisi setempat,” tuturnya.
Organisasi penggerak bisa membuat semacam pelatihan bekerja sama dengan institusi yang menaungi guru misalnya LPMP yang audiensnya melibatkan guru-guru di suatu wilayah. Ada tiga bidang yang bisa menjadi fokus pendalaman yaitu literasi, numerasi, pengembangan karakter. “Bisa juga organisasi penggerak ini kemudian menempel ke kegiatannya MGMP yang muatannya bisa berbasis mata pelajaran ataupun tidak, namun mengarah pada tercapainya profil siswa Indonesia yang berjiwa Pancasila,” terangnya.
