MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Pembentukan tim gabungan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh Mabes Polri dinilai sarat dengan kepentingan politik. Itu lantaran, pembentukan tim gabungan dilakukan sepekan sebelum debat capres 2019.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut tim gabungan dibentuk untuk memenuhi desakan berbagai pihak. “Ya karena masyarakat terus mendesak berbagai komponen masyarakat, bahkan DPR, kebetulan presiden pernah janji, momentum tahun politik seolah-olah serius makanya buat tim,” ujar Neta kepada wartawan di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/1).
Neta menyebut tim gabungan untuk mengesankan kepolisian dan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla serius dengan penanganan hukum, termasuk kasus Novel Baswedan yang hingga saat ini belum terungkap. Namun ia meyakini, tim gabungan pun tidak akan mampu mengungkap aktor di balik penyiraman air keras terhadap Novel.
“Percayalah tim ini tidak akan mampu mengungkap siapa penyiram Novel ya, tapi karena ini tahun politik, di mana masing-masing calon bertarung, Jokowi harus menunjukkan seolah-olah ini serius untuk menuntaskan kasus ini,” kata Neta.
Neta juga menyebut kemungkinan pembentukan tim gabungan untuk mengantisipasi jika penegakan kasus Novel tersebut muncul dalam debat capres 17 Januari mendatang. “Saya nggak thau persis kalau ini ditanyakan, kalau ditanyakan ya ini mereka akan jawab, kita kan sudah buat tim,” kata Neta.
Peneliti Komunikasi Politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai isu Novel kemungkinan akan muncul dalam debat capres pertama terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Menurutnya, kasus Novel tersebut bisa jadi salah satu isu yang merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
“Karena isu Novel Baswedan termasuk isu yang mendapatkan liputan media dan kalau itu dibiarkan tanpa ada yg dilakukan oleh Pak Jokowi itu justru jauh merugikan Pak Jokowi,” kata Gun gun.
Karenanya, ia menduga pembentukan tim gabungan kasus Novel sebagai langkah antisipasi bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Paling tidak di debat nanti pak Jokowi bisa menjadikan satu semacam rujukan atau referensi power bahwa sudah melakukan sesuatu,” ujarnya.
Sumber : Republika.co.id
