8 Bulan Pascabencana, Sawah Aceh Utara Belum Pulih, DPRK Desak Pemerintah Aceh Bergerak Cepat

 

MerdekaBicara.com | Banda Aceh – Delapan bulan lebih pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025, ribuan hektare lahan pertanian di sejumlah kecamatan masih belum pulih sepenuhnya. Saluran irigasi primer dan sekunder yang tertimbun lumpur serta sawah yang belum direhabilitasi menyebabkan aktivitas pertanian belum normal.

Kondisi tersebut mendorong Komisi II DPRK Aceh Utara melakukan audiensi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh, Rabu (29/7/2026), guna menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi para petani sekaligus meminta percepatan penanganan dari Pemerintah Aceh.

Ketua Komisi II DPRK Aceh Utara Muhammad Romi mengatakan, proses pemulihan sektor pertanian di Aceh Utara hingga kini belum berjalan maksimal, padahal bencana telah berlalu lebih dari delapan bulan. Akibatnya, produktivitas pertanian masyarakat masih terganggu dan berdampak langsung terhadap pendapatan petani.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi petani Aceh Utara yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala akibat dampak bencana. Banyak infrastruktur pertanian yang belum tertangani sehingga aktivitas bercocok tanam belum dapat kembali normal,” ujar Romi.

Menurut Romi, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian Komisi II. Pertama, penanganan infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi dinilai belum maksimal. Kedua, program rehabilitasi lahan sawah yang mengalami kerusakan berat masih belum tertangani secara optimal. Ketiga, diperlukan percepatan pemulihan terhadap lahan sawah yang mengalami kerusakan sedang maupun ringan agar dapat segera dimanfaatkan kembali oleh petani.

Ia berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat mempercepat pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur pertanian sehingga lahan sawah yang terdampak dapat kembali berproduksi.

Selain percepatan rehabilitasi, Komisi II DPRK Aceh Utara juga meminta dukungan Pemerintah Aceh berupa penyediaan benih padi dan pupuk bagi petani. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kembali aktivitas pertanian sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

“Petani membutuhkan dukungan nyata agar dapat kembali turun ke sawah. Ketersediaan benih dan pupuk menjadi faktor penting untuk memulai kembali musim tanam setelah bencana,” kata Romi.

Komisi II menegaskan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh Utara. Karena itu, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi, normalisasi lahan sawah yang masih tertimbun lumpur, serta penyediaan sarana produksi pertanian diharapkan menjadi prioritas Pemerintah Aceh agar petani dapat segera kembali berproduksi dan meningkatkan hasil panen.

Rombongan Komisi II dipimpin Ketua Komisi Muhammad Romi, didampingi Wakil Ketua Ruslan serta anggota Abdullah Amin, Muhammad Yusuf, Marzuki Y, dan Saifunnizar, SE.

Pertemuan tersebut diterima jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang dihadiri Kepala Bidang Hortikultura Ir. Chairil Anwar, MP, Kepala Bidang Tanaman Pangan Aswansyah Putra, S.Hut., M.Si., Ketua Tim Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Agri Sanjaya, SP, M.Si., serta Ketua Tim Program, Monitoring, Evaluasi, dan Data Pertanian Roby Anandra Valentino, S.Si., M.Sc.(*)