Aceh Utara Terima Anggaran Pascabanjir Rp140 Miliar untuk Tanggul dan Irigasi

MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA -Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) Aceh untuk perbaikan tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir hidrometeorologi pada 26 November 2026 lalu.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayah Wa mengatakan anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan seluruh infrastruktur tanggul dan irigasi yang rusak akibat banjir di 27 kecamatan.

“Aceh Utara mendapat Rp140 miliar dari TKD Aceh untuk perbaikan tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh balai,” kata Ayahwa kepada awak media, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I agar proses rehabilitasi dapat segera dilaksanakan dan proses tender berjalan lancar. Tim teknis dari Dinas PUPR Aceh Utara juga telah melakukan verifikasi lapangan terhadap titik-titik kerusakan.

Ia menyebutkan, untuk pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sudah memasuki tahap proses tender. Pihaknya berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai pada Juni 2026.

“Kerusakan tanggul dan irigasi berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah seperti Tanah Pasir, Langkahan, dan Pirak Timu,” katanya.

Selain mengganggu distribusi air ke area persawahan seluas kurang lebih 12.000 hektare, kerusakan tersebut juga meningkatkan risiko banjir susulan jika tidak segera ditangani. Musim tanam padi yang tertunda dikhawatirkan akan berdampak pada produksi pangan daerah.

Dinas PUPR Aceh Utara merinci, anggaran Rp140 miliar itu akan dialokasikan untuk perbaikan 18 titik tanggul kritis sepanjang 22 km dan rehabilitasi 34 jaringan irigasi tersier serta sekunder. Skala prioritas diberikan pada infrastruktur yang menopang kawasan lumbung padi dan permukiman padat penduduk.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan balai wilayah sungai agar seluruh infrastruktur yang terdampak dapat dipulihkan secara menyeluruh. Pemulihan ini penting untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi masyarakat dari ancaman banjir berulang,” pungkasnya.

Pemkab Aceh Utara menargetkan seluruh pekerjaan selesai sebelum puncak musim hujan akhir 2026, sehingga fungsi pengendalian banjir dan pengairan sawah dapat kembali normal. {}