MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA –Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga pemerintah non struktural sebagai badan pelayanan publik yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dilingkungan pemerintah aceh utara berdasarkan keputusan presiden nomor 23 tahun 2006 tentang pembentukan BPSK.
Terkait adanya sengketa konsumen dengan pihak pelaku usaha selama ini, salah seorang tokoh masyarakat Aceh Utara, Saiful, Kamis (11/11/2021) mengatakan, Selama ini banyak masyarakat belum tau fungsi dari BPSK namun ada juga masyarakat yang sudah tahu dan ada yang sudah berani melapor ke BPSK terkait dirugikannya oleh pihak pedagang/pelaku usaha.
” Kami meminta kepada Bupati Aceh Utara untuk peduli terhadap keberadaan BPSK di Aceh Utara yang seperti kita ketahui keberadaan BPSK hanya ada satu di Aceh Utara yang mewakili Aceh, terang Saiful.
Sementara itu, Wakil Ketua BPSK Aceh Utara, Hamdani kepada media ini menerangkan, Transformasi kebijakan pengalokasian anggaran di sector perlindungan konsumen perlu upaya nyata, guna menjaga iklim usaha yang sehat, yang mampu meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Hamdani menambahkan, konsumen berperan penting dalam perekonomian, karenanya kebijakan pemerintah penting untuk menopang stabilitas moneter dan sistem anggaran yang membuka ruang gerak perekonomian dan menjamin rasa nyaman bagi konsumen dalam memperoleh dan memanfaatkan barang dan/ atau jasa.
” Penyelenggaraan peduli perlindungan konsumen dan upaya penegakan hak-hak konsumen, serta untuk efektif, berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen di BPSK Aceh Utara sesuai maksud pasal 49 ayat 1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, pungkas Hamdani. {}
