Categories: Ekonomi

Kemnaker Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah Termin II

MERDEKABICARA.COM | JAKARTA -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) bagi para pekerja/buruh pada termin kedua.

“Kita terus mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja/buruh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Berdasarkan data per 8 Desember 2020, bantuan subsidi gaji atau upah pada termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja/buruh. Secara rinci, tahap I pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima, tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.982 penerima, dan tahap V mencapai 548.211 penerima

Adapun besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun, tahap II Rp3,253 triliun, tahap III sebanyak Rp3,775 triliun, tahap IV mencapai Rp2,927 triliun, dan tahap V mencapai Rp657,853 miliar. Sehingga total anggaran yang telah tersalurkan untuk termin 2 adalah Rp13,228 triliun.

“Sampai saat ini l, data penyalurannya sudah mencapai sebanyak sebelas juta orang dan proses penyaluran masih berjalan hingga nanti mencapai sekitar 12,4 juta penerima,” ujar Menaker.

Untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara maraton dengan berbagai pihak, di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), BPJS Ketenagakerjaan, serta bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK, maupun BPKP,” pungkas Ida. {}

Recent Posts

Technopreneur Day 2026 PNL: Bersinergi dalam Inovasi, Berkarya dalam Kolaborasi

MERDEKABICARA.COM | LHOKSEUMAWE - ;Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) menggelar Technopreneur Day 2026 dengan mengusung tema…

2 hari ago

Pemdes Cotdah Tanah Luas Bersihkan Pipa Tersumbat demi Lancarkan Pasokan Air Bersih

MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA -  Pemerintah Desa Cotdah, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, melakukan…

2 hari ago

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Polres Pidie Gelar Apel Siaga dan Rakor Lintas Sektor

MERDEKABICARA.COM | PIDIE -Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca ekstrem,…

2 hari ago

Meriahkan Hari Guru Nasional, PD PGRI Aceh Utara Gelar Lomba Masak Nasi Biryani di Lhoksukon

MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA - Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PD PGRI) Kabupaten Aceh…

5 hari ago

Lewat Program POLIDIK, Polres Pidie Bentengi Pelajar Sigli dari Hoaks dan Perundungan

MERDEKABICARA.COM | PIDIE - Membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam bermedia sosial…

5 hari ago

Menjaga Keberlanjutan Keuangan Daerah, Menjamin Masa Depan Layanan Publik

MERDEKABICARA.COM | Pembangunan sejatinya tidak berakhir ketika sebuah fasilitas diresmikan, melainkan ketika manfaatnya mampu dirasakan…

7 hari ago