Menkeu Paparkan Peluang Pembiayaan Infrastruktur Pada Investor

MERDEKABICARA.COM | JAKARTA – Pasar untuk pembiayaan infrastruktur berkembang dengan sangat cepat. Tantangan di tahun-tahun mendatang adalah menempa sumber pendanaan dinamis yang menawarkan pendekatan yang lebih beragam dan fleksibel kepada investor.

“Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang masih memerlukan banyak konektivitas dan itulah mengapa pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan. Bagaimana Anda dapat terus melakukannya dengan cara yang paling berkelanjutan baik di sisi keuangan, lingkungan sosial maupun teknis,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Seminar yang diadakan Financial Times – Asian Infrastructure Investment Bank (FT-AIIB) 2019 di Ballroom Hotel Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (26/11).

Dalam acara yang bertema “Mendorong Kreativitas dan Inovasi dalam Pembiayaan Infrastruktur” ini, fokus khusus akan diberikan pada ekspansi infrastruktur yang sedang berlangsung di Indonesia. Ketika infrastruktur tumbuh dan diperhitungkan sebagai aset berharga, inovasi dan strategi baru akan dikembangkan, menghadirkan peluang dan kompleksitas.

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Pengembangan infrastruktur Indonesia (baik infrastruktur keras maupun lunak) bukanlah tugas yang mudah. Nusantara terdiri dari sekitar 17,000 pulau. Karena berbentuk kepulauan lebih kompleks (dan lebih mahal) untuk meningkatkan konektivitas dan menyiratkan ada kebutuhan untuk fokus pada infrastruktur maritim.

“Indonesia akan membutuhkan hampir Rp430 miliar dalam 5 tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran pemerintah sendiri hanya menyediakan 37 persen dan BUMN hanya Rp19 miliar. Jadi, lebih dari Rp180 miliar akan datang dari sektor swasta. Bagaimana kita akan mengundang lebih banyak sektor swasta lebih dari yang sudah kita capai dalam 5 tahun terakhir. Kami akan terus memperkuat semua instrumen yang sudah dirancang dan diperkenalkan pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi,” jelas Menkeu. (MB)