YARA Ingatkan Plt Gubernur Aceh Stop Keluar Negeri

MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dan meminta agar Plt Gubernur memfokuskan pada serapan APBA yang saat ini masih rendah.

“Kami minta Plt Gubernur stop keluar negeri, fokus saja pada penyerapan APBA yang masih rendah saat ini”, ingat Safar, melalui Release Pers yang ke media ini, Minggu, (17/11).

Hal ini menurut Safar, perlu di sampaikan kepada Plt Gubernur Aceh, setelah beredarnya beberapa jadwal Plt Gubernur ke luar negeri, sementara masalah penyerapan APBA menurut Safar jauh lebih penting untuk Aceh, bila di bandingkan dengan kunjungan ke luar negeri.

“Sebagai masyarakat Aceh, kami mengingatkan Plt Gubernur bahwa lebih fokus terhadap realisasi APBA, hal itu jauh lebih penting dari pada melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat manfaatnya masih belum tentu di rasakan oleh masyarakat Aceh, kalau APBA sudah jelas manfaatnya untuk masyarakat, oleh sebab itu, di sarankan fokus saja pada serapan APBA”, kata Safar.

YARA meminta Plt Gubernur, perlu berpikir melakukan terobosan untuk memaksimalkan penyerapan APBA 2019, apalagi menjelang akhir tahun banyak proyek besar yang terancam tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga akan menimbulkan konsekuensi pemutusan kontrak dan tidak selesainya yang tentu saja akan meninbulkan kerugian baik bagi masyarakat Aceh, dan rekanan itu sendiri, belum lagi permasalahan minimnya investasi di Aceh sementara dana yang di kucurkan untuk menarik minat investasi sudah sangat besar.

“Plt Gubernur Aceh, perlu fokus pada serapan APBA akhir tahun, dan memantau kondisi pelaksanaan pekerjaan dalam skalla besar yang di danau dari APBA, jangan sampai sepeti tahun lalu, banyak rekanan yang di putuskan kontra nya karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, dan ini akan merugikan masyarakat dan rekanan itu sendiri”, kata Safar.

Ketua YARA menyebutkan, senin besok akan menyurati Menteri dalam Negeri, sekaligus meminta agar Menteri Dalam Negeri supaya tidak memberikan izin ke luar negeri kepada seluruh Pejabat dan SKPA Provinsi Aceh selama tahun 2019 ini, agar para pejabat di Aceh fokus pada penyerapan APBA.

“Kami pastikan besok Senin, kami akan menyurati Menteri Dalam Negeri agar tidak memberikan izin kepada seluruh pejabat di Aceh selama tahun 2019, karena kalau pejabatnya di luar negeri, kemudian siapa yang akan mengeksekusi kegiatan yang telah di anggarkan dalam APBA” tutup Safar. (HS)