MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia secara resmi menyerahkan bantuan alat berat berupa satu unit ekskavator tipe PC 135F kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di halaman Kantor bupati, Landing, Lhoksukon, Kamis (6/8).
Penyerahan alat berat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada 2–3 Juli lalu.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Bencana Nasional dan Provinsi Aceh dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta infrastruktur masyarakat pesisir terdampak bencana.
Berdasarkan data resmi KKP, agenda penyerahan ini melibatkan lintas unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk jajaran Tim Satgas PRR Bencana, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tubagus Ardi Januar, Direktur Rumput Laut selaku Ketua Satgas PRR Bencana KKP, Kepala Biro Perencanaan KKP, hingga Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Pangan.
Acara penyerahan dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh H. T.A. Khalid, M.M., perwakilan Satgas PRR Aceh, Biro Pemerintahan Aceh, serta jajaran kepala daerah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari berbagai wilayah terdampak di Aceh, seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Langsa.
Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, M.Kom. (Panyang) bersama sejumlah Kepala SKPD Aceh Utara hadir menerima bantuan unit tersebut secara langsung. Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, S.E., M.M., pada saat bersamaan mendampingi rangkaian kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di wilayah Aceh Utara.
Usai penyerahan, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada KKP serta pemerintah pusat atas bantuan konkret pascabencana.
“Satu unit ekskavator ini kami peruntukkan khusus untuk membuka dan membersihkan tambak-tambak masyarakat yang tertimbun lumpur akibat bencana, khususnya di wilayah kecamatan pesisir. Kami imbau agar pengoperasian alat berat ini fokus dan tepat sasaran, mengingat wilayah kecamatan lain di Aceh Utara juga masih membutuhkan pemulihan akses jalan,” kata Tarmizi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI H. T.A. Khalid menepis anggapan bahwa penanganan bencana sektor perikanan di Aceh terkesan lambat. Ia menjelaskan bahwa bencana terjadi di akhir tahun anggaran (Desember), sehingga fase pemulihan awal harus menggunakan mekanisme refocusing anggaran internal di kementerian terkait dengan jumlah terbatas.
T.A. Khalid menegaskan, pihaknya di DPR RI terus mengawal dan memperjuangkan pengalokasian anggaran pemulihan pascabencana bersama kementerian mitra (Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan).
“Saat ini anggaran pemulihan telah disetujui, yaitu sebesar Rp2,5 triliun untuk sektor pertanian dan Rp1,5 triliun untuk sektor perikanan KKP. Kini tinggal menunggu percepatan proses pelaksanaannya di lapangan. Perhatian pemerintah pusat ini sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat pesisir Aceh pascabencana,” pungkas T.A. Khalid. {}
