MERDEKABICARA.COM | ACEH UTARA – Pihak pengurus Persatuan Mantan Napi Dewantara (PMND) mengaku kecewa terhadap pelayanan oleh salah seorang staf Humas PT PP yaitu Maulana yang dinilai terkesan kurang beretika.
Dani Edwanur atau sering di sebut Iwan Keude kepada media, Jumat sore (6/8/2021) mengatakan, seharusnya sikap oknum staf humas PT PP tersebut lebih tenang dalam berkomunikasi dengn masyarakat lingkungan proyek pembangunan NPK, bukan dengan cara membentak dan mengklaim kalau yang menghubunginya adalah seorang pengemis yang hanya meminta kepada perusahaan untuk mempekerjakannya.
Iwan juga menerangkan, dirinya di utus oleh Ketua Mantan napi untuk menindaklanjuti perihal permohonan kerjasama dengan perusahaan tersebut, dimana sebelumnya organisasi warga lingkungan tersebut di ketahui telah menyuratinya.
Dimana dalam isi surat tersebut Persatuan Mantan Napi Dewantara menyampaikan permintaan kerjasama pembelian barang sisa pakai atau scrap (besi bekas).
“Yang menelpon Maulana adalah teman saya yang mempertanyakan terkait besi scrap yang pernah di tender sebelumnya dan itu sudah menjadi rahasia umum”, jelasnya.
Akan tetapi memang dari awal oknum staf humas PT PP tersebut sudah terkesan arogan seperti menakut – nakuti pengurus PMND dengan memberitahukan kalau ada oknum aparat malah sudah jauh – jauh hari meminta besi scrap tersebut dan mengatakan tidak bisa juga di berikan oleh pihak PT PP, terang Iwan.
“Seharusnya oknum staf humas PT PP tersebut tidak perlu membawa – bawa nama oknum Aparat Dewantara, karena masyarakat hari ini sudah tidak bisa di bodohin lagi dengn membawa – bawa nama istansi militer apalagi dalam hal pekerjaan di luar dinas kecuali untuk pengamanan provit tersebut.
Pihaknya juga berharap kepada pihak Manajemen PT PP di proyek NPK PT PIM supaya bisa membenah kembali menejemennya di bidang Humas, karena sosok yang menjabat sebagai Humas bukan tipikal preman pasar yang tidak berpendidikan, pastinya humas mempunyai etika, calon yang menjabat jabatan humas, apalagi masyarakat tahu kalau PT PP merupakan perusahaan Nasional di bawah BUMN, ujarnya.
“Jadi harapan masyarakat lingkungan, agar pimpinan PT PP secepatnya membenah manajemennya, supaya tidak mengefek ke hal – hal lain yang bisa membuat rugi proyek nasional tersebut yaitu Pembangunan Pabrik pupuk NPK di bawah perusahaan PT PIM”, pungkas Iwan.
Sementara itu, Divisi EPC atau Humas PT PP proyek NPK-PIM, Maulana kepada media ini, Sabtu (7/8/2021) membenarkan ada pihak yang menyebut dirinya dari organisasi Mantan Napi Dewantara yang menghubunginya.
Maulana menyebutkan tidak betul tudingan anggota mantan napi tersebut. Dia juga membantah membawa-bawa institusi militer.
“Tidak ada itu. Yang ada saya katakan, tidak ada scrap yang dilelang. Kalau tidak percaya telpon pak Danramil Dewantara” kata Maulana.
Maulana mengakui manajemen proyek pernah melakukan lelang scrap sebelumnya, namun saat ini tidak ada barang yang di lelang.
“Scrap itu tergantung kebijakan manajemen, kalau masih ada yang digunakan, tidak akan dijual. Makanya saya katakan saat ini tidak ada, di akhir nanti mungkin saja, tapi kesemua itu tergantung pada kebijakan manajemen, jelasnya. {}
