MERDEKABICARA.COM | Jakarta – Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) menginisiasi terbentuknya Indonesia Labor Forum (ILF) Sebagai Forum Diskusi Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan secara serial mengangkat masalah masalah buruh secara fundamental.
Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) Jamaludin Suryahadikusuma menyatakan forum ini akan digelar secara rutin melibatkan semua unsur tripartit yang terlibat dalam tata kelola pekerja. Untuk tahap pertama pihaknya mengangkat masalah tata kelola ABK karena sudah terlalu lama ABK menjadi korban ketidakpastian aturan.
“Negara harus segera hadir mengatasi masalah tata kelola PMI ABK. Jangan hanya membuat langkah karitatif apalagi sekedar pencitraan ketika ada kasus kekerasan atau ada ABK menjadi korban,” ujar Jamal, usai gelar serial awal ILF dengan topik “Tata Kelola ABK: Sampai Kapan Kau Gantung Derita Ini..?”, Rabu 12 Agustus 2020, di Aula Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pancoran, Jakarta.
Menurut Jamal, ribuan ABK bekerja di berbagai kapal asing di seluruh dunia dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Namun pemerintah sampai saat ini belum mengambil nyata untuk memberikan perlindungan. Bahkan terkesan ada proses pembiaran sehingga masalah terus terjadi.
“Kita ingin semua pihak duduk bersama mengambil langkah besar untuk perbaikan tata kelola ABK dan pelindungan konstruktif bagi pekerja ABK,” ajak Jamal.
Masalah tata kelola Pekerja Migran Indonesia ABK (Anak Buah Kapal) menurut Satgas TKI era Presiden SBY ini ibarat masalah menahun yang tak kunjung tuntas. Korban ABK yang meninggal maupun yang mengalami eksploitasi masih belum mereda, terakhir kasus PMI ABK di dalam freezer pendingin di Kapal berbendera China, Lu Huang Yuan Yu 117, yang ditemukan tewas dalam freezer di Batu Cula, Selat Philip, Batam (8/7/2020) lalu.
Rentetan masalah PMI ABK seolah menjadi masalah tanpa ujung penyelesaian. Padahal sektor PMI ABK merupakan sektor potensial karena dapat membantu menyerap tenaga kerja bahkan ketika krisis ekonomi tengah melanda dunia. Meskipun sektor ini membutuhkan penataan menyeluruh, dari hulu-hilir terutama dalam menghadirkan pelindungan dan pencegahan potensi eksploitasi.
Peran semua pihak dibutuhkan, baik NGO, pelaku usaha (manning agency) dan juga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan fundamental pembenahan tata kelola PMI ABK.
Gelaran Indonesia Labour Forum (ILF) seri awal ini mengundang Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebagai pembicara utama, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi IX DPR RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian KKP, Pakar Hukum Tata Negara, Organisasi Profesi seperti Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Garda BMI, Indonesian Fishery Manning Agency (IFMA), Indonesian, (ISMA) dan aktivis buruh migran.
“Kita ingin masalah buruh diselesaikan secara mendasar. Hanya dengan cara itu negara akan dirasakan hadir di mata rakyat”, pungkas Ketum Jamal.(rz)
