MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH – Sebaga bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Aceh, diadakan penandatanganan Kontrak bersama kegiatan strategis APBA tahun 2020 senilai Rp.682,8 miliar dengan total 464 paket. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menegaskan kontrak bersama itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Aceh.
“Dengan itu cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan dan pemerintahan bersih dapat tercapai,” kata Nova Iriansyah usai penandatanganan di Anjong Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh.
Para rekanan selaku pelaksana kegiatan, kata Nova harus melakukan pekerjaan dengan penuh amanah dan jujur yang mencerminkan nilai-nilai Syariat Islam dalam keseluruhan proses pelaksanaan proyek pembangunan Aceh. Amanah itu, lanjut Nova, harus dipertanggungjawabkan, bukan saja kepada rakyat, bangsa dan negara, melainkan juga di hadapan Allah.
“Kami ingin tegaskan bahwa paket-paket kegiatan yang telah dimenangkan dan ditandatangani merupakan paket amanah dari 5,2 juta masyarakat Aceh, termasuk anak yatim dan masyarakat miskin. Karena itu harus segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, diselesaikan tepat waktu, dan hasilnya pun harus berkualitas,” kata Nova.
Lebih lanjut Nova mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh adalah instrumen penting untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan inflasi dan menyediakan lapangan kerja. Karena itu ia mengajak semua pihak bekerja bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat.
“Anda (para rekanan) adalah bagian dari pihak yang punya peran menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Karena itu kolaborasi pada semua stakeholder sangat penting,” kata Nova.
Nova juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal semua operasional di lapangan. Dengan demikian kualitas kegiatan pembangunan dapat memenuhi standar mutu dan administrasinya cukup waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Plt.Gubernur juga mengingatkan kepada Kepala SKPA, KPA dan PPTK agar untuk segera melakukan penyelesaian semua administrasi yang dibutuhkan dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Para Kepala SKPA diminta segera menyelesaikan sisa paket yang belum ditender.
“Saya berharap akhir Maret ini semua paket lelang sudah terlaksana,” ujar Nova. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengumumkan lelang pada tanggal 28 November 2019 sebanyak 1.735 paket dengan total dana Rp. 2,4 triliun.
Sementara itu Ketua P2K-APBA, Teuku Ahmad Dadek, mengatakan pelaksanaan tanda tangan kontrak bersama ini lebih cepat 56 hari dibandingkan tahun anggaran 2019 dengan jumlah paket 304 paket/179,9 miliar. “Tahun ini lebih cepat dan lebih banyak,” ujar Dadek yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh.
Tanda tangan kontrak bersama tersebut terdiri dari e-katalog 277 paket/Rp. 219,3 M, lelang 187 paket/463 M.
Paket tersebut antara lain adalah Rumah Layak Huni 254 paket/198,22 Milyar, Gedung 12 paket/230 Milyar, Sarpras Panti 10 Paket/6,57 Milyar, Sarpras Pasar 10 paket/9,28 Milyar, PMT Balita/Bumil 8 paket/6,95 Milyar, Bantuan UEP 6 paket/ 3 Milyar, Jalan Lingkungan, Jalan produksi, Jalan perkebunan 4 paket/ 3 Milyar, Bibit dan Benih 4 paket/ 2 Milyar.
Selanjutnya adalah pembangunan Asrama 4 paket/3,83 Milyar, Kapal Fiber dan Perahu 2 paket/ 96,25 Milyar, Sarana Ibadah 2 paket/5 Milyar, Sarpras Peternakan 2 paket/1,34 Milyar, Sarpras Pendidikan 2 paket/1,64 Milyar, Bantuan WKSBM 2 paket/0,99 Milyar, Jaringan Irigasi 1 paket/3,19 Milyar, Lampu Jalan 1 paket/0,50 Milyar, Peralatan Bencana 1 paket/0,81 Milyar, Pupuk 1 paket/0,98 Milyar, Sarpras Air Bersih 4 paket/2,40 Milyar, Sarpras Kantor 4 paket/2,78 Milyar, Perlengkapan Kantor 18 paket/10,6 Milyar, Jasa Lainnya 13 paket/44,61 Milyar, Barang lainnya 25 paket/20,11 Millyar, Konsultan 72 paket/20,77 Milyar. {Ril}
