Mantan Bupati : Kebutuhan Kabupaten Harus Diperjuangkan di Propinsi

MERDEKA BICARA | Aceh Utara—  “Banyak hal yang masih harus dibenahi  di kabupaten Aceh Utara. Banyak hal yang harus dibangun,  seperti  jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, pasantren dan sentra ekonomi rumah tangga dan ekonomi kreatif . Semua masih perlu diperjuangkan, termasuk kesejahtraan petani dan nelayan. Ini menjadi  beban dan pikiran  saya”, kata Cek Mad.

Cek Mad atau Muhammad Thaib adalah mantan bupati kabupaten Aceh Utara dua priode. Cucu salah seorang ulama di Syamtalira Arun ini   merasa harus membantu agar masyarakat Aceh Utara  cepat keluar dari kemiskinan, “ kita harus bekerja untuk  membangun  ekonomi rill, sehingga rakyat  akan lebih sejatera. Ekonomi rakyat harus diperkuat karena pembangunan ekonomi yang sesunggunya adalah penguatan ekonomi rakyat, khususnya ekonomi kecil dan menengah. Jika sektor ekonomi riil berkembang, semua akan berdampak, kemiskinan akan berkurang karena terjadinya pemerataan ekonomi.   Ini yang harus kita lakukan ke depan”, kata Muhammad Thaib.

Menurut Cek Mad, salah satu penyebab kegagalan pembangunan di kabupaten kota adalah karena otonomi  daerah berada ditingkat satu atau propinsi. “ Seharusnya otonomi daerah berada di pemerintah kabupaten kota, bukan di pemerintah propinsi, karena yang lebih tau persoalan di daerah adalah pemerintah daerah yang bersangkutan” sebut Cek Mad.

Kendati demikian, Muhammad Thaib memaklumi bahwa otonomi daerah di  Aceh berada di pemerintah propinsi karena Pemberlakuan otonomi khusus. “ Kekhususan Aceh , yaitu UUPA ( Undang Undang Pemerintah Aceh ) menyebabkan otonomi daerah dipegang oleh  pemerintah Aceh . Karena itu, saya akan berusaha dan beriktiar pembangunan Aceh Utara harus juga diperjuang pada tingkat propinsi, karena dana otsus Aceh Utara dikelola oleh propinsi. Saya tahu dan memahami persoalan Aceh Utara,karena itu saya  harus benar benar pemperjuangkannya di propinsi,” pungkas mantan keuangan GAM wilayah Pase ini.

Penulis    : Redaksi

Editor      : Nasier H