Program Rumah Layak Huni Terancam Dipangkas, Ini Kata APDESI Aceh

MERDEKAICARA.COM | BANDA ACEH –Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Propinsi Aceh, Muksalmina menyatakan dukungan agar Pemerintah Aceh tidak memangkas anggaran program bantuan rumah layak huni.

Apdesi menilai tindakan pemangkasan anggaran rumah layak huni tidak sesuai dengan visi Pemerintah Aceh yakni Aceh Hebat salah satunya Aceh Seujahtra.

“Apabila benar informasinya Gubernur Aceh melalui tim TAPA mencoret anggaran untuk program rumah bantuan dari rencana 4.000 unit lebih, sekarang hanya tinggal 700 unit saja, kami sangat menyayangkan hal itu. Masalah ketiadaan rumah bagi kaum miskin merupakan persoalan Aceh yang belum selesai” kata Muksalmina melalui keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRA Komisi IV Armiyadi mensinyalir adanya upaya pemotongan anggaran program rumah layak huni oleh pemerintah Aceh. Pemotongan anggaran disebut dampak dari  koreksi Kemendagri atas usulan Raqan APBA TA 2021. Armiyadi justru menuding adanya ‘penumpang gelap’ pada pos anggaran pokok pikiran (pokir) senilai Rp2,7 triliun.

“Anggaran Rp2,7 T itu bukan semuanya Pokir, kami sinyalir ada anggaran oleh para ‘penumpang gelap’. Nah, seharusnya program penumpang gelap itu yang dihapuskan, bukan malah program untuk rakyat yang dipangkas” kata Armiyadi dalam pernyataannya sebelumnya.

Armiyadi mengaku bahwa program rumah layak huni oleh Kemendagri tidak dipersoalkan, malah disarankan untuk disesuaikan dengan RKPA dan RPJM.

Sebelumnya, Kemendagri sudah membalas surat Gubernur Aceh Nomor 900/17201 tanggal 30 November 2020 tentang evaluasi Raqan APBA Tahun 2021. Dalam Surat Keputusan Nomor 903-4732 tanggal 22 Desember 2020 itu,

Kemendagri menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, mengenai penganggaran dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRA senilai Rp 2,7 triliun lebih atau 16,14 persen dari total belanja daerah dalam Raqan Aceh tentang APBA tahun 2021.

Menanggapi persoalan ini, Muksalmina berharap Pemerintah Aceh benar-benar merancang program pro rakyat demi menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Sebagai mantan kepala pemerintahan paling bawah (geuchik), Muksalmina mengaku tahu betul persoalan dan kebutuhan masyarakat. Selain program peningkatan ekonomi, persoalan ketiadaan rumah layak huni bagi warga miskin juga menjadi persoalan yang menonjol.

Ia berharap pemerintah mewujudkan program pro rakyat dalam upaya pengentasan kemiskinan, sesuai dengan visi pemerintahan Aceh Hebat; Aceh Seujahtra.

“Persoalan di gampong selain masalah perekonomian juga menyangkut kesejahteraan. Saat ini jumlah masyarakat yang layak mendapat rumah layak huni sangat besar. Beberapa pemerintah kabupaten/kota bahkan mengakselerasi pos-pos anggaran agar dapat membangun sebanyak mungkin rumah bagi masyarakat miskin. Tetapi Pemerintah Aceh kenapa malah memangkas. Saya berharap Pemerintah Aceh lebih peka terkait kondisi masyarakat saat ini” demikian Muksalmina.