Plt Gubernur Aceh Teken MoU Dana CSR Perusahaan

MERDEKABICARA.COM | BANDA ACEH – Sebanyak 15 perusahaan yang bertanggung jawab di Aceh menerima nota kesepahaman dengan pemerintah Aceh terkait tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu 23/10.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan jika penyaluran perusahaan itu tepat sasaran dan terlaksana dengan baik, maka hal itu akan membantu mengurangi angka kemiskinan di Aceh. “Kesejahteraan rakyat di negeri ini tidak dapat dihadirkan oleh pemerintah saja. Swasta memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan,” kata Nova Iriansyah.

Ke 15 perusahaan yang mengadakan kerjasama adalah dengan pemeritah Aceh adalah PT. Mifa Bersaudara, PT. Bara Energi Lestari, PT. Bank Aceh Syariah, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Area Banda Aceh, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. PLN Aceh, PT. Lapangan Pertamina EP Lapangan Rantau Persero Area Aceh, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Aroma Cipta Anugerahtama, PT. Perkebunan Nusantara I, PT. PIM, Serambi Indonesia, PT. Bank Mandiri Syariah Banda Aceh, RS. Tgk Fakinah dan PT. Bank Mandiri.

Nova menyebutkan, selama ini diperlukan di Aceh memang melakukan yang diperlukan penyediaan dana masyarakat di lokasi yang dikelola perusahaan. Namun demikian, dana CSR perusahaan selama ini tidak terkoordinasi dengan baik sehingga pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pemerintah seperti program dana desa. Hal itu menjadikan dana yang tidak pemanfaatan tidak maksimal. Karenanya, pemerintah perlu membantu untuk penyaluran bantuan tersebut.

Plt Gubernur mengatakan, CSR merupakan perwujudan akuntabilitas publik serta upaya untuk membangun citra perusahaan di masyarakat. Tidak hanya itu, CSR juga sangat bermanfaat membawa masyarakat terhadap usaha yang digerakkan oleh perusahaan. Karena itu, usai penandatanganan kerjasama, pemerintah dan masyarakat wajib bertanggung jawab atas keberlanjutan kemitraan di Aceh.

“Bagi masyarakat, dana bantuan CSR sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, optimisikan sumber daya dan sumber ekonomi, serta hematkan sosial,” kata Nova, seraya menambahkan, pemerintah ingin ada koordinasi yang baik antara pengusaha, masyarakat dan pemerintah, agar pemerintah dapat menyesuaikan dengan program dan memilih mana CSR yang benar-benar teraplikasi dengan konkrit.

Nova menyebutkan dengan kerja sama itu, dana CSR kadang-kadang juga digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, bisa disalurkan menggunakan terencana dan terkoordinir. “Kita tidak ingin dana CSR disalurkan oleh sporadis. Harus terencana dengan baik” ujar Nova.

Selain itu, dengan kerjasama bersama, dana CSR dapat disalurkan ke Arah yang produktif dibandingkan penyaluran ke hal yang memperbolehkan konsumtif. Nova mengambil fenomena masa lalu terulang kembali, seperti perusahaan migas di Lhokseumawe dan Aceh Utara di mana begitu perusahaan selesai membangun serta kehidupan masyarakat sekitar perusahaan tak berubah.

“Kita tidak mau menerima masyarakat jadi perusahaan selesai adalah kemiskinian. Yang kita lakukan hari ini menjadi langkah yang kita apresiasi. Sebab dengan adanya dukungan CSR ini, berbagai potensi ekonomi yang ada di masyarakat akan dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat, ”kata Nova Iriansyah.

Plt Gubernur berharap, perusahaan lain yang tidak bisa bekerja sama bisa segara maju, jadi mau pindah yang masif di Aceh.Dengan demikian menyampaikan dunia usaha di Aceh tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mendukung peningkatan sosial masyarakat di seluruh.

Sementara itu, Asisten II Setda Aceh, T. Ahmad Dadek., Mengatakan pihaknya mengundang 192 perusahaan. Namun pada kesempatan pertama hanya 15 perusahaan yang melakukan kerjasama, di samping beberapa perusahaan lain yang masih berkoordinasi dengan perusahaan induk di Jakarta maupun luar negeri.

Perusahaan yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) juga meminta waktu untuk melakukan penandatanganan secara penuh di kesempatan lain. mengutip dengan menunjukkan kesepakatan bersama, perusahaan bisa menggunakan sumber daya atau sumber daya manusia yang ada di pemerintahan, sehingga program penyaluran CSR bisa tepat sasaran.

“Dengan kerja sama ini, ada transparansi dalam pengelolaan dana dan pemberdayaan masyarakat,” kata Dadek. Pun demikian, program CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah. Dadek mengatakan, pihaknya akan segera membentuk Forum CSR yang terdiri dari pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, akan ada koordinasi Terpadu dalam penyaluran dana CSR. Hal itu, kata dia, juga menjadi langkah awal mewujudkan Aceh Hebat. (HS)